.webp)
Rencana pembatasan Pertalite hingga kini belum terealisasi meski PT Pertamina (Persero) telah membuka pendaftaran untuk uji coba pembeliannya. Berikut penjelasan Menteri BUMN Erick Thohir saat ditanya soal pembatasan Pertalite.
"Yang pasti hasil meeting saya dengan Ibu Menkeu dan Menteri ESDM kita sudah sepakati kuotanya. Apakah ada pembatasan, saya belum dibicarakan," kata Erick Thohir di Kementerian BUMN Jakarta, Rabu (3/5/2023), dilansir detikFinance.
"Nanti coba saya ajak meeting lagi tiga menteri, biasanya ada policy-policy bersama," imbuh dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Erick menjelaskan, pihaknya telah merampingkan 45 peraturan menteri BUMN menjadi 3 peraturan menteri BUMN yang akrab disebut omnibus law BUMN. Salah satu poinnya mengatur soal penugasan.
"Bahwa seluruh penugasan itu harus disepakati oleh Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan menteri terkait penugasan," jelasnya.
Uji Coba Pengaturan Pembelian Pertalite
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan uji coba pengaturan pembelian Pertalite telah dilakukan di beberapa daerah seperti Bangka Belitung, Bengkulu, Aceh, dan Timika.
Irto menerangkan, konsumen nantinya harus menunjukkan QR Code MyPertamina saat membeli Pertalite. "Tapi (QR Code) tidak harus dicetak di kartu seperti itu. Bisa disimpan di HP, diprint di kertas atau media lainnya," kata Irto saat dihubungi detikcom.
Pengaturan pembelian BBM Pertalite berlaku untuk kendaraan roda empat. Bagi yang belum memiliki QR, Pertamina membatasi pembelian maksimal 20 liter.
"Yang belum punya QR Code kita arahkan untuk segera mendaftar, prosesnya tidak lama. Yang bersangkutan juga masih tetap bisa beli BBM subsidi Pertalite," terang Irto.
(dil/ahr)
