.webp)
Dana kotor dengan nilai triliunan rupiah terendus dijadikan sumber pembiayaan konstestasi Pemilihan Umum (Pemilu). Hal itu diungkap oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana.
"Kita menemukan ada beberapa yang indikasi ke situ. Faktanya memang ada. Nanti akan kita koordinasikan terus dengan teman-teman KPU dan Bawaslu," kata Ivan seperti dikutip dari detikFinance, Selasa (14/2/2023).
Dia belum bisa merinci jumlah dana kotor tersebut. Meski demikian Ivan menyebut bahwa jumlahnya cukup besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jumlah agregatnya, nggak bisa saya sampaikan di sini. Pokoknya besar, triliunan lah angkanya,"
Jumlah yang cukup besar ini diasumsikannya berdasarkan beragam sumber tindak pidana. Sebut saja salah satunya yakni Green Financial Crime (GFC) atau tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya alam.
Berdasarkan data PPATK sendiri, selama 2022, aliran dana menyangkut GFC menyentuh hingga Rp 4,8 triliun.
"Misalnya tindak pidana sumber daya alam. Kalau masuk ke orang-orang tertentu yang kita duga sebagai political person itu banyak juga, tidak bisa saya sebutkan," ujar Ivan.
Persoalan ini pada mulanya disinggung dalam rapat kerja Komisi III DPR RI. Perkara ini pun disoroti mengingat saat ini telah memasuki tahun politik dalam mendukung kontestasi Pemilu 2024.
Ivan menjelaskan salah satu tugas PPATK adalah menelusuri dan mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau dana yang berasal dari sumber ilegal agar tidak masuk ke proses pemilu. Dia tidak membantah bahwa aliran dana ilegal ditemui dalam menyokong pemilu.
"PPATK sudah sekitar 2 kali periode Pemilu itu kita melakukan riset terus ya, dan kerja sama dengan KPU dan Bawaslu," katanya.
(ahr/ams)
