Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Disebut Banyak Dipakai Rapat, Ini Kata Risma

Menteri Sosial Tri Rismaharini angkat bicara soal anggaran kemiskinan Rp 500 triliun yang disebut banyak dipakai untuk rapat di hotel. Risma pun mengklarifikasi soal itu.

"Jadi saya ditugaskan oleh tadi Komisi VIII untuk klarifikasi yang Rp 500 triliun. Jadi anggaran Kemensos kemarin dengan BLT BBM, BLT Minyak goreng, total untuk bantuan sosialnya Rp 91 triliun. Jadi kalau 2023 ini nggak ada BLT BBM jadi tinggal Rp 74 triliun," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2023) seperti dilansir detikFinance.

Menurutnya, Rp 74 triliun adalah bagian dari Perlinsos. Ia pun memutuskan Kemensos tidak menghambur-hamburkan anggaran.

"Boleh ditanya ke stafku, sejak aku jadi Mensos tidak boleh ada acara di hotel. Bahkan kemarin kalau teman-teman tahu saya ada tamu dari Asia Pasifik, bahkan ada adviser Presiden Joe Biden, itu kami adakan di kantor saya," jelasnya.

Ia menyebut perlu menghemat agar bantuan ke masyarakat optimal. Salah satu contohnya, ia memilih lewat darat ketimbang udara untuk perjalanan selama 14 jam.

"Karena saya tahu kami harus menghemat, karena supaya kita bisa memberikan bantuan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya. Memang sengaja kita menghemat. Jadi kalau misalnya saya bencana, 14 jam saya tempuh pakai jalan darat itu biasa, dari Gorontalo-Manado 14 jam," kata mantan Wali Kota Surabaya ini.

Oleh karena itu ia memastikan Kemensos terus melakukan penghematan. Acara-acara seperti pelatihan diselenggarakan di balai Kemensos.

"Karena itu saya klarifikasi yang di Kemensos. Kami coba bagaimana sehemat mungkin. Bahkan sekarang ini kami mengadakan acara, misalnya training di balai-balai kami. Bahkan saya ngomong, kita cat, kita perbaiki, seprai dengan kita tidur di balai, segitunya kami berusaha menghemat," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di kementerian dan lembaga (K/L). Menurutnya anggaran tersebut hampir Rp 500 triliun, namun penggunaannya tidak sejalan dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anas sangat menyayangkan, anggaran yang digelontorkan pemerintah hingga Rp 500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (K/L), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas, dalam acara Sosialisasi PermenPANRB No 1/2023, di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/1).