5 Desa di Blora Terdampak Proyek Bendung Gerak Karangnongko, Mana Saja?

5 Desa di Blora Terdampak Proyek Bendung Gerak Karangnongko, Mana Saja?

Achmad Niam Jamil - detikJateng
Rabu, 04 Jan 2023 15:31 WIB
Bupati Blora Arief Rohman, Rabu (4/1/2023).
Bupati Blora Arief Rohman, Rabu (4/1/2023). Foto: Achmad Niam Jamil/detikJateng
Blora -

Lima desa di Kabupaten Blora disebut bakal terdampak proyek Bendung Gerak Karangnongko. Diketahui, Proyek Strategis Nasional (PSN) ini bakal dibangun di perbatasan Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur.

"Kita kemarin dipanggil oleh Kementerian PUPR dalam rangka tindak lanjut pembangunan Bendung Gerak Karangnongko," kata Bupati Blora Arief Rohman, Rabu (4/1/2023), usai menghadiri pelantikan Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) Pemilu 2024 di Graha Larasati Blora.

Sebelumnya, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemkab Blora membahas kelanjutan tahapan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, di Jakarta, Selasa (3/1).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi lokasinya di dua kabupaten. Blora dan Bojonegoro. Yang mendapatkan manfaat nanti Ngawi, Blora, Bojonegoro, dan Tuban. Kita diminta untuk melangkah ke tahapan berikutnya," jelasnya.

Adapun lima desa di Blora yang akan terdampak pembangunan Bendung Gerak Karangnongko berada di Kecamatan Kradenan.

ADVERTISEMENT

"Desa Mendenrejo, Desa Ngrawoh, Desa Nginggil, Desa Nglebak, dan Desa Megeri. Semuanya di Kecamatan Kradenan," ungkap Arief.

"Mekanismenya, alternatif pertama ya pembebasan lahan dengan ganti rugi yang sesuai dengan persil. Alternatif kedua adalah relokasi, relokasi tentu membutuhkan waktu," jelasnya.

Pihaknya dalam waktu dekat berencana melaksanakan rapat pertemuan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan solo membahas kelanjutan proyek yang didanai APBN senilai Rp 1 triliun lebih ini.

Ia berharap proses pembebasan lahannya bisa mulai dilakukan tahun 2023 ini sehingga sesuai time line pembangunan konstruksi bisa dimulai 2024 dan target selesai 2027 berjalan sesuai rencana. Arief berharap masyarakat bisa menerima ini demi kepentingan nasional.

"Semua pembangunan pasti ada dampak. Terus terang saya sampaikan ke Kementerian, ini faktor manusia. Sudah tinggal puluhan tahun, mbah-mbah buyut, sekarang harus bedhol desa kan harus kita ajak ngomong," terangnya.




(rih/aku)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads