Kenaikan harga BBM masih menyisakan problem bagi supir angkot. Sebab, kenaikan BBM belum dibarengi kenaikan tarif angkutan. Pendapatan mereka pun tak sesuai harapan. Bahkan, kerap kali para sopir itu terpaksa menunda bayar sewa angkot ke majikannya, Rp 50 ribu per hari.
Salah satunya ialah Dodi (46) sopir angkot jurusan Kajen-Wiradesa. Sebelum harga BBM naik, Dodi mengaku kondisi para sopir angkot sudah terpuruk.
"Kehidupan kita di angkot, tergantung pada pelajar, pegawai/karyawan dan pedagang. Selebihnya kalau ada sewa. Itu pun jarang," kata Dodi kepada detikJateng, Senin (12/9/2022).
Dodi mengatakan, sulit bagi dirinya untuk bisa pulang membawa uang lebih dari Rp 50 ribu per hari.
"Untuk dapur rumah ya minim banget Rp 40 ribu, untuk bayar sewa angkutan Rp 50 ribu, bensin satu rit (sekali jalan) saja sekarang Rp 30 ribu. Bensin belum pulang-pergi. Berapa itu hitung," ujarnya.
Memang, angkot masih diperbolehkan membeli BBM jenis Pertalite. Namun, naiknya harga Pertalite membuat ongkos bensin menjadi membengkak.
"Selisih harga dua ribu lebih dari harga lama. Dua ribu itu sangat berarti bagi kami. Harga-harga lain juga mulai naik, istri beli sayur mahal sekarang," ucapnya. Belum lagi tarif sewa angkutannya Rp 50 ribu per hari.
"Untungnya saya punya majikan baik. Sewa Rp 50 ribu bisa dicicil, atau ditunda," katanya.
Penumpang dari anak sekolah yang selama ini jadi andalan supir angkot kini jumlahnya menurun sejak adanya sistem zonasi.
"Anak sekolah bayarnya separuh, tapi kalau ramai kan lumayan. Tapi, sekarang jarang ada anak-yang bersekolah jauh. Hanya sedikit, karena zonasi itu," kata Dodi.
Sama halnya dirasakan Anton (57). Dia mengatakan, rata-rata supir angkot 'tebok' atau tombok untuk bayar sewa yang kurang.
"Ya tebok (tombok). Kalau hanya dapat Rp 40 ribu, kita seharusnya bayar sewa angkot Rp 50 ribu, kita baru bisa bayarkan Rp 20 ribu, sisanya buat istri. Kita hutang Rp 30 ribu ke majikan," keluhnya.
"Ya untungnya majikan baik. Kadang kita nggak setor sama sekali juga tidak kena marah, kondisi semakin sulit," ucapnya.
Para pengemudi angkot pun meminta Pemkab Pekalongan segera menyesuaikan tarif angkutan. Menanggapi hal itu, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Pekalongan, Slamet, akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.
Hitung-hitungan rencana kenaikan tarif angkot ada di halaman selanjutnya...
(dil/aku)