.webp)
Merespons kenaikan harga BBM, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meninjau ke sejumlah SPBU untuk memastikan stok BBM aman. Ia juga melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Pada Selasa (6/9), Ganjar mengecek ke SPBU di Rembang untuk berdialog langsung dengan petugas SPBU dan masyarakat. Selain memastikan ketersediaan stok BBM, Ganjar juga ingin memastikan apakah masyarakat masih bisa berkegiatan seperti biasa setelah penyesuaian harga BBM.
Hari ini, Rabu (7/9), Ganjar kembali melakukan sidak ke sejumlah SPBU, antara lain di Gajahmungkur Kota Semarang dan SPBU exit tol di Batang. Dari hasil sidak itu, Ganjar mengatakan tidak ada gejolak signifikan di masyarakat Jateng terhadap penyesuaian harga BBM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi saya tanya satu per satu pembeli, tidak ada gejolak dan biasa saja. Mereka masih bisa berkegiatan seperti biasanya. Yang penting sampai hari ini kita pantau kondisinya masih bisa lah masyarakat kita layani dengan baik. Stok BBM untuk Jawa Tengah juga masih aman," kata Ganjar dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (7/9/2022).
Selain memastikan pelayanan berjalan baik di SPBU, Ganjar juga mengantisipasi dampak turunan dari penyesuaian harga BBM. Ganjar blusukan ke pasar-pasar tradisional untuk mengecek secara langsung harga kebutuhan pokok.
Beberapa pasar disambangi Ganjar, salah satunya Pasar Podosugih Kota Pekalongan. Dari pengecekan itu, Ganjar menemukan sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, seperti beras dan ayam, cabai, bawang merah, telur dan lainnya.
"Iya, ada kenaikan harga ya. Saya lihat memang naik setelah kenaikan BBM kemarin. Saya sudah meminta ke dinas terkait untuk mencari tahu penyebab kenaikan harga sejumlah komoditas ini. Saya minta di hulu, Dinas Pertanian langsung mengecek stok beberapa komoditas yang naik, termasuk apakah ada faktor lainnya," tutur Ganjar.
Sebelumnya, Ganjar juga telah menggelar rapat dengan Kapolda, Pangdam dan jajaran Forkopimda Jateng yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). TPID langsung diterjunkan ke lapangan untuk membantu masyarakat yang terdampak penyesuaian harga BBM.
Jajaran TNI-Polri bertugas memantau ketat stok BBM, guna memastikan suplai tersalurkan dengan tepat dan tidak ada penyelewengan. Sementara itu, tim lain diterjunkan ke sejumlah titik untuk mengecek kondisi di lapangan dan memastikan stok kebutuhan pokok aman serta mengontrol harga.
"Kapolda tadi pagi sudah mengumumkan dioperasi semuanya dan sudah ada yang tertangkap. Artinya publik tidak boleh main-main dalam situasi sulit seperti ini. Maka Kapolda dan Pangdam sudah memerintahkan agar setiap tempat BBM, SPBU dan sebagainya pasti dijaga," jelas Ganjar.
Ia pun berharap pemerintah mempercepat pendataan pada masyarakat yang paling terdampak penyesuaian harga BBM. Dengan begitu bantuan untuk mereka bisa segera disalurkan.
"Saya harap pemerintah mempercepat pendataaan pada mereka yang terdampak akibat kenaikan BBM ini. Seperti driver ojek online, sopir angkot dan masyarakat kecil lain yang terdampak kenaikan BBM ini bisa segera dihitung dan mendapat perhatian dan bantuan. Termasuk beberapa yang terdampak lainnya juga mulai kita hitung lah, barangkali bisa kita cover dengan sumber daya yang ada," urai Ganjar.
Ganjar menyampaikan Pemerintah Provinsi Jateng telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk bantuan tambahan kepada masyarakat yang terdampak penyesuaian harga BBM. Anggaran itu diambil dari Dana Transfer Umum (DTU) pemerintah pusat sebesar 2 persen.
"Jumlah itu mungkin masih bisa bertambah mengingat akan ada APBD perubahan yang akan dibahas dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nanti kita akan komunikasikan dengan DPRD untuk meminta bahwa alokasi perubahan anggaran ini bisa meng-handle dampak dari kenaikan BBM termasuk pengurangan kemiskinan," terang Ganjar.
(prf/ega)
