Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah (Jateng) meminta pemerintah mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam menetapkan upah minimum 2027. Apindo mengingatkan, kenaikan upah yang terlalu tinggi berpotensi memicu efisiensi besar-besaran.
"Kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi dan melampaui kapasitas produktivitas dunia usaha berpotensi memicu dampak negatif yang serius bagi perekonomian daerah," kata Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Jateng, Helmi Tas'an Wartono, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2026).
Oleh karenanya, ia mengatakan, penetapan upah minimum perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian, rasionalitas ekonomi, dan keberlangsungan dunia usaha.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, hal itu selaras dengan pembahasan pengupahan 2027 di tengah masa transisi penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
"Penetapan nilai indeks tertentu (alfa) dan penggunaan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) harus mempertimbangkan kemampuan riil perusahaan serta kondisi ketenagakerjaan di daerah," jelasnya.
Menurutnya, Jateng selama ini menjadi salah satu tulang punggung industri padat karya nasional, mulai dari tekstil, garmen, alas kaki, industri hasil tembakau hingga furnitur.
"Jika kenaikan upah minimum 2027 terlalu tinggi tanpa melihat kemampuan sektor padat karya, perusahaan akan menghadapi tekanan biaya operasional yang sangat berat. Konsekuensi terburuk yang kita khawatirkan adalah terjadinya efisiensi besar-besaran," ujarnya.
Helmi juga mengingatkan kenaikan biaya tenaga kerja yang tidak kompetitif dapat memengaruhi minat investor untuk menanamkan modal di Jateng. Kondisi itu, tambahnya, turut berpotensi mendorong perusahaan merelokasi usahanya ke daerah lain.
"Jika struktur biaya tenaga kerja tidak lagi kompetitif dibandingkan daerah atau negara pesaing, investor baru akan berpikir ulang untuk investasi di Jawa Tengah. Pada akhirnya, masyarakat pencari kerja yang akan paling dirugikan karena menyempitnya kesempatan kerja formal," jelasnya.
Apindo juga menyoroti tingginya proporsi pekerja informal di Jateng. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Mei 2026, tenaga kerja informal di Jateng mencapai 58,79 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan sejumlah provinsi lain di Pulau Jawa.
"Kondisi ini berarti sebagian besar pekerja tidak memiliki jaminan sosial, sementara penerimaan negara berupa pajak juga menjadi tidak optimal," ungkapnya.
Selain itu, kata Helmi, tingginya proporsi pekerja informal berkaitan dengan persoalan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja. Ia menilai sektor padat karya memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
"Sehingga kondusivitas dan iklim investasinya perlu dijaga agar sektor padat karya dapat terus berperan sebagai motor penciptaan lapangan kerja formal di Jateng," tuturnya.
Apindo Jateng lantas menyampaikan tiga poin sikap dan rekomendasi. Pertama yakni memprioritaskan keberlangsungan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
"Pemerintah dan serikat pekerja diharapkan melihat persoalan pengupahan secara menyeluruh. Menjaga perusahaan tetap beroperasi dan menarik investasi baru adalah langkah paling konkret untuk menekan angka pengangguran dan membuka lapangan kerja," ucapnya.
Kedua, Apindo Jateng meminta agar penetapan variabel formula pengupahan harus dilakukan secara proporsional. Penentuan nilai alfa dan pertimbangan transisi KHL dengan mengacu pada data objektif.
"Tingkat penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi sektoral, serta daya beli riil di masing-masing daerah," kata Helmi.
Ketiga, memperkuat dialog sosial tripartit yang konstruktif. Apindo mengajak pemerintah daerah dan serikat pekerja atau buruh mengedepankan dialog berbasis data untuk menjaga kondusivitas iklim usaha di Jawa Tengah.
"Kesejahteraan pekerja hanya dapat terwujud secara berkelanjutan apabila dunia usaha tumbuh sehat dan iklim investasi terjaga. Mari kita bersama-sama menjaga Jawa Tengah tetap ramah investasi demi masa depan pekerja dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.
