.webp)
Polresta Magelang mencabut rekomendasi izin konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur yang rencananya digelar pada 31 Oktober 2026. Begini duduk perkara konser penyanyi asal Italia itu diprotes hingga izin konsernya di Borobudur dicabut.
"Dari kami sendiri memang ada permohon perizinan untuk kegiatan tersebut, akan tetapi per hari ini sudah kita cabut. Satu bendel pencabutan surat rekomendasi kegiatan konser Andrea Bocelli kepada panitia penyelenggara," kata Wakapolresta Magelang AKBP Bim Rekoaji dalam audiensi di kantor Unit Taman Wisata Borobudur (TWB), Selasa (13/10/2026).
Bim belum menjelaskan alasan terkait pencabutan rekomendasi izin tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
MUI Sorot Rekam Jejak Andrea Bocelli
Dilansir detikHikmah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah membatalkan rencana konser penyanyi Andrea Bocelli di Indonesia. Desakan ini disampaikan setelah pemerintah membatalkan konser musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grup musik Israel & New Breed.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, meminta pemerintah bersikap konsisten dalam menolak kegiatan yang melibatkan figur yang dinilai mendukung Zionisme.
Sudarnoto mengatakan, sikap tersebut sejalan dengan prinsip Indonesia yang menentang penjajahan dan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
"Kali ini kembali saya ingin menegaskan bahwa rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan," kata Sudarnoto yang dikutip dalam laman resmi MUI, Sabtu (10/10/2026).
Diketahui, rencana konser Andrea Bocelli dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur pada 31 Oktober dan di Jakarta pada 3 November 2026.
Sudarnoto menjelaskan, penolakan MUI berdasar pada rekam jejak Bocelli yang disebut pernah terlibat dalam kegiatan penggalangan dana untuk militer Israel (IDF) di Los Angeles pada 2010. Penyanyi itu juga disebut pernah menggelar konser di Tel Aviv pada 2022.
Menurut MUI, dukungan pendanaan terhadap kekuatan militer yang dinilai terlibat dalam genosida dan kejahatan kemanusiaan di Gaza merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi.
MUI juga menyayangkan dugaan dukungan kementerian terkait, termasuk Kementerian Pariwisata serta Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, terhadap rencana kedatangan penyanyi tersebut.
Sudarnoto menilai kepentingan ekonomi tidak seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk memberikan panggung kepada figur yang dinilai mendukung Zionisme. Menurutnya, langkah tersebut bertentangan dengan prinsip bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan.
"Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina," tegasnya.
Sudarnoto juga mengingatkan kembali ketetapan Fatwa MUI yang mengharamkan dukungan terhadap Israel maupun pihak-pihak yang mendukung tindakan penjajahan Israel terhadap Palestina.
Sudarnoto berharap seluruh kementerian dan lembaga negara mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam mengambil keputusan terkait penyelenggaraan acara tersebut. Dia menekankan pentingnya mengutamakan kemaslahatan, ketenteraman, dan keharmonisan masyarakat Indonesia yang mengecam kekerasan di Gaza.
Sudarnoto mengatakan, pemerintah perlu memastikan tidak ada kementerian yang memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang dinilai menyokong Israel. MUI juga berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas terhadap rencana konser Andrea Bocelli tersebut.
"Kami sangat mengapresiasi jika pemerintah segera mengambil sikap tegas untuk membatalkan konser ini," kata Sudarnoto.
Respons Massa Usai Izin Konser Dicabut
Sementara itu, pernyataan Wakapolresta Magelang AKBP Bim Rekoaji perihal pencabutan rekomendasi pengurusan izin konser Andrea Bocelli langsung disambut takbir oleh Massa Forum Bersama Rakyat dan Umat Islam yang menghadiri audiensi di kantor Unit Taman Wisata Borobudur (TWB) kemarin.
Pantauan detikJateng, forum audienssi itu terjadi saat massa Forum Bersama Rakyat dan Umat Islam mendatangi kantor TWB. Forum itu juga dihadiri Commercial Group Head PT TWB, AY Suhartanto, dan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Magelang, Farnia Berliani Sri Tulodho.
Sejumlah wartawan yang hendak meliput audiensi itu semula tidak diperbolehkan masuk oleh sekuriti TWB. Mengetahui kejadian tersebut, massa aksi meminta agar wartawan dipersilakan masuk dan memantau audiensi hingga selesai.
"Poin pertama, pertemuan ini bagi kami, presidium dari umat Islam Jawa Tengah-DIY merasa senang. Karena langsung melibatkan institusi-institusi terkait dari kepolisian, TWC dan Dinas Pariwisata. Dari pihak kepolisian kita apresiasi langkah-langkah taktis yang sudah diambil dengan langsung mencabut rekomendasi. Ini penting menjadi kata-kata yang menyejukan bagi kami. Artinya, separuh jalan terkait dengan konser sudah batal, separuh jalan," kata Ketua Front Persaudaraan Islam (FPI) Magelang Raya, Senno Saputro.
Dalam audiensi, Senno menjelaskan Dinas Pariwisata bersama Satpol PP Kabupaten Magelang telah mencopoti billboard konser Andrea Bocelli.
"Kemudian, dari Dinas Pariwisata (Disparpora Kabupaten Magelang) yang kita harapkan berkoordinasi dengan Satpol PP ada beberapa billboard terpasang (konser Andrea Bocelli) itu kita pikir saat ini masih," ujar dia.
"Karena indikasi kegiatan tetap berjalan salah satunya terpasang billboard, tapi ternyata dari Bu Kadis disampaikan billboard tadi pagi sudah dibersihkan (dicopoti). Artinya, bahwa Kabupaten Magelang, Dinas Pariwisata juga merespons atas aspirasi kami," imbuhnya.
Senno menyebut sikap pihak TWC dinilai masih abu-abu. Terkait hal tersebut, pihaknya memberikan deadline kepada TWC selama 2x24 jam untuk memberikan jawaban terkait kelanjutan konser tersebut.
"Kita tahu TWC manajemennya tidak berpusat di Borobudur, tapi di Prambanan. Untuk itu, kita memberikan waktu pada pihak manajemen TWC 2x24. Artinya, hari Kamis untuk memberikan kepastikan apakah Candi Borobudur ini mau tetap dipakai atau tidak. Kalau mau dipakai tempat ini berarti melawan atas apa yang menjadi keinginan kami semua. Dan kami siap melawan apapun risikonya, apapun taruhannya," kata Senno.
"Harapan kami dari kepolisian sudah mencabut rekomendasi dan diteruskan ke Mabes karena ini konser nasional. Kalau nasional ini otomatis izinnya kalau di kabupaten rekomendasinya sudah dicabut bisa jadi ada konspirasi yang nanti izin keluar dari Mabes. Itu yang kita tidak inginkan, tapi minimal Magelang klir dulu. Tinggal Borobudur kita kasih waktu 2x24 jam," sambungnya.
Dalam audiensi, Commercial Group Head PT TWB, AY Suhartanto mengatakan kepastian soal konser ini akan dikoordinasikan dan menunggu arahan dari pusat.
"Karena terus terang apa yang sudah disampaikan akan kita eskalasikan. Itu jawaban dari kami," kata Suhartanto, kemarin.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Disparpora Kabupaten Magelang, Farnia Berliani Sri Tulodho mengatakan, terkait dengan banner bersama Satpol PP dan pihak terkait sudah dilepas semuanya.
"Dari Dinas Pariwisata, kami hanya ingin menyampaikan terkait dengan banner. Tadi pagi bersama Satpol PP dan pihak terkait sudah kami lepas semuanya," kata Farnia yang disambut takbir oleh massa.
