Warga Geruduk Balai Desa Bulak Kendal Tuntut Transparansi Anggaran

Sejumlah warga Desa Bulak, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, menggelar aksi demo di balai desa setempat. Warga menuntut soal transparansi pengelolaan anggaran desa dan mempertanyakan soal traktor yang diduga digadaikan oknum perangkat desa.

"Warga menuntut agar pemerintah desa (Pemdes) transparan dalam pengelolaan anggaran dana desa dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Kami mau lihat seperti apa transparansinya," kata koordinator aksi, Ari Sofian Awandi kepada detikJateng di lokasi, Senin (14/9/2026).

"Kami juga ingin mempertanyakan terkait bantuan traktor kombil yang diduga digadaikan oleh Carik Desa," sambungnya.

Menurut Ari, selama ini pengelolaan anggaran dana desa dinilai tidak transparan. Dia menyebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak pernah dilibatkan dalam rapat kebijakan pengelolaan dana desa dan tidak pernah diundang rapat dalam dua tahun terakhir.

"Selama ini BPD tidak pernah dilibatkan dalam rapat kebijakan pengelolaan dana desa, bahkan dua tahun terakhir ini BPD juga tidak pernah diundang dalam rapat," ujar dia.

"Dari situlah muncul kecurigaan kami bahwa pengelolaan dana desa Bulak itu tidak transparan," imbuhnya.

Usai menyampaikan aspirasi, massa warga ditemui Kepala Desa Bulak Zaenal Alimin, Carik Desa Bulak Ainu Rofiq, dan Camat Rowosari Mahmud Eko Saputro. Sempat terjadi perdebatan saat warga meminta carik menjelaskan keberadaan traktor yang diduga digadaikan.

Carik pun menyatakan tidak menggadaikan bantuan traktor kombi itu. Tak puas dengan jawaban itu, warga yang berada di dalam maupun di luar balai desa berteriak dan meminta agar carik itu mundur dari jabatannya.

Respons Kades Bulak

Kepala Desa Bulak, Zaenal Alimin, mengatakan pihak desa sudah mengambil kebijakan terkait dana desa dan terus berupaya untuk transparan dalam pengelolaannya.

"Ya kalau selama ini, kami ini sudah transparan dalam pengelolaan dana desa. Setiap akan digunakan selalu melalui rapat dengan BPD," kata Zaenal kepada detikJateng, Senin (14/9).

"Kami sudah transparan dan ada laporannya. Setiap digunakan juga kami laporkan dengan memasang MMT di balai desa agar warga Bulak juga bisa melihat," sambungnya.

Zaenal menyatakan, rapat penggunaan dana desa selalu mengundang BPD. Namun, pihak BPD disebut beberapa kali tidak hadir.

"Kami selalu mengundang BPD dalam rapat pengelolaan dana desa dan peruntukannya. Jadi tidak benar kalau kami sama sekali tidak pernah mengundang. Ada bukti-buktinya kalau kami sudah mengundang, memang ada beberapa kali tidak hadir," jelasnya.

Terkait dugaan bantuan traktor digadaikan, Zaenal mengatakan, carik mengaku bahwa traktor itu tidak pernah digadaikan.

"Tadi dengar sendiri penjelasan dari Pak Carik bahwa dirinya tidak pernah menggadaikan traktor kombi. Traktor bantuan tersebut masih baru dan belum pernah dipakai. Traktornya sudah diserahkan ke Gapoktan," terangnya.

Zaenal menambahkan, warga juga meminta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun 2020-2025. Pihak desa menjanjikan akan memperlihatkan kepada warga pada Kamis (17/9) mendatang.

"Tadi perwakilan warga sudah kami janjikan besok hari Kamis (17/9) akan kami tunjukkan SPJ tersebut. Namun warga tidak boleh memfoto atau mendokumentasikan, menggandakan dan menyebarkan," jelasnya.

Menurut Zaenal, aksi demo warga ini merupakan hal wajar. "Kami tadi sudah jawab uneg-unegnya warga termasuk penjelasan dari Pak Carik," paparnya.

Zaenal menambahkan, dirinya tidak bisa mewujudkan keinginan warga untuk mencopot Ainu Rofiq dari jabatannya sebagai Carik Desa.

"Ya kalau disuruh copot Pak Carik dari jabatannya, saya tidak bisa. Itu kan ada mekanisme dan aturan hukumnya," kata dia.

Sementara itu Ketua BPD Bulak, Mahmudi, menyebut pengelolaan dana desa di Bulak tidak transparan karena pihaknya tidak pernah dilibatkan.

"Jelas tidak transparan, kami ini sebagai BPD sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam rapat apalagi diundang," kata Mahmudi kepada detikJateng.

Mahmudi mengatakan warga akan kembali berdemo bila pihak desa tidak menunjukkan SPJ tahun 2020-2025.

"Lihat besok hari Kamis, kalau pihak desa tidak bisa menunjukkan SPJ tahun 2020-2025, kami akan demo lagi," pungkasnya.

Simak juga Video 'Prabowo: Anggaran Mitigasi Bencana Harus Kita Tambah Secara Signifikan!':