.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mengucurkan anggaran Rp 50 juta untuk memperbaiki atap SDN Sendangmulyo 3, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, yang rusak karena tertimpa pohon.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jateng, Sadimin, mengatakan perbaikan bangunan SDN Sendangmulyo 3 dan SDN 2 Pendrikan Lor sebenarnya kewenangan Disdik Kota Semarang.
"SDN Sendangmulyo sama SD Pendrikan Lor itu sebenarnya kewenangan Kabupaten/Kota. Saya tadi sudah ke Sendangmulyo 3 yang ketimpa pohon," kata Sadimin kepada detikJateng di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Rabu (29/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Satu (sekolah) lokal itu akan diperbaiki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tadi kami sudah kasih Rp 50 juta ke sana. Nanti kekurangannya ya kita sambil cari dana," lanjutnya.
Sadimin menjelaskan, perbaikan SDN Sendangmulyo 3 akan menjadi tanggung jawab Pemprov Jateng. Adapun perbaikan sekolah lainnya yang rusak akan diajukan ke pemerintah pusat.
"Yang lain sudah saya ajukan revitalisasi ke pusat. Kami sudah telepon kementerian melalui BBPMP (Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan) Provinsi Jawa Tengah untuk dana revitalisasi. (Yang diajukan berapa?) Tiga lokal, tapi yang satu lokal itu tanggung jawab kami," ucapnya.
"Karena kalau SD, SMP, itu kan kewenangan Kabupaten/Kota. Kewenangan kami SMA, SMK, SLB. Kalau di kami sebelum terjadi sesuatu sudah dipantau dulu. Jangan sampai terjadi sesuatu karena ini wajah Jawa Tengah," lanjutnya.
Menurut Sadimin, dana BOS tidak cukup untuk kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Terlebih jika murid sekolah itu hanya sedikit, mengingat dana BOS tergantung pada jumlah siswa yang terdaftar di Dapodik.
"Kalau dana itu memang nggak bisa dipakai. Hanya perbaikan ringan seperti ganti tegel pecah, genteng melorot. Itu kalau siswanya sedikit nggak cukup, SD kan muridnya sedikit, ada yang regrouping juga," ucapnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng, Dwianto Priyonugroho mengatakan Pemprov Jateng menyiapkan anggaran Rp 24,5 miliar dari APBD 2026 untuk memperbaiki 21 sekolah negeri. Anggaran itu disusun berdasarkan usulan dan identifikasi dari Dinas Pendidikan.
"Khusus tahun 2026 untuk sarana dan prasarana SMA, SMK, dan SLB sudah dialokasikan Rp 24,5 miliar dari APBD. Ini untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah yang memang kondisinya harus dilakukan perbaikan," kata Dwianto.
Dwianto menjelaskan, sekitar Rp 15 miliar dari total anggaran diperuntukkan bagi SMA, Rp 5 miliar untuk SMK, dan sisanya dialokasikan bagi SLB. Perbaikan akan dilakukan di Kabupaten Banyumas, Jepara, Demak, Kota Pekalongan, Kota Magelang, dan beberapa daerah lainnya.
Dwianto mengakui anggaran tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan rehabilitasi sekolah di Jawa Tengah. Saat ini Pemprov mengelola 598 SMA dan SMK negeri serta 41 SLB negeri.
"Apakah cukup? Tentunya belum. Tetapi dengan keterbatasan fiskal, kami harus menentukan skala prioritas. Mana yang memang harus segera diperbaiki terlebih dahulu," ujarnya.
Menurutnya, pada tahun ini anggaran rehabilitasi baru bisa menjangkau sekitar 21 sekolah yang dinilai paling membutuhkan penanganan.
"Pelayanan dasar tetap menjadi prioritas. Efisiensi itu bukan mengurangi pelayanan, tetapi memperbaiki metode pelaksanaan agar tujuan program tetap tercapai," pungkasnya.
