Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkap pemerintah tengah mendata titik di Pulau Jawa yang kelebihan MBG (Makan Bergizi Gratis). Selain itu pihaknya juga mendata daerah tertinggal selama sebulanan ini.
Hal tersebut disampaikan Zulhas usai menemui mahasiswa anggota BEM SI dalam acara Musyawarah Nasional BEM XI XIX 2026. Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi sekaligus percepatan program MBG.
"Termasuk percepatan nanti yang sekolah berbasis agama, yang daerah-daerah tertinggal mungkin 1 bulan kita selesaikan," kata Zulhas di Politeknik Negeri Semarang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Senin (27/7/2026).
"Sementara yang kelebihan titik di Pulau Jawa dan lain-lain itu pendataan kita. Tak perlu waktu lebih lama lagi, 1 bulan separuh lagi kita akan selesai," lanjutnya.
Ia mengatakan, MBG penting karena berkaitan dengan pemberian makan bagi warga yang tidak mampu. Mulai dari fakir miskin hingga anak yang kekurangan gizi.
"Tadi (di acara) saya jelaskan bahwa termasuk memberi makan bergizi itu perintah undang-undang konstitusi, (diberi untuk) fakir miskin yang nggak mampu," ungkapnya.
"Nggak adil dong kalau kita tidak urus, akhirnya mereka tertinggal, terus kurang gizi dan seterusnya. Pemerintah justru harus berpihak kepada rakyatnya," lanjutnya.
Ia mengatakan, memang terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Namun, pemerintah telah mengambil tindakan untuk evaluasi.
"Dalam pelaksanaannya ada masalah kami akui ya. Tapi pemerintah ambil tindakan MBG, manajemennya diganti," ungkapnya.
"Tidak mudah juga merubah sesuatu yang baru dan besar. Kasih ke makan ke juta orang ya tidak mudah. Ada masalah iya, tapi kami selesaikan," lanjutnya.
Sementara itu, Presiden BEM Politeknik Negeri Semarang, Kevin K Priambodo, menuturkan jawaban yang diberikan Zulhas dalam acara tersebut dinilai normatif. Mahasiswa menyebut akan terus mengawal program pemerintah mulai dari MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
"Segalanya yang tadi disampaikan juga kami rasa masih semi normatif sehingga masih butuh kawalan dari kami. Di Munas inilah kami dapat merumuskan nantinya bagaimana kita akan menanggapi terutama di isu panganan ke depannya," ucapnya.
"Kami juga memiliki berbagai macam koordinator isu, tidak hanya pangan, ada di isu-isu lainnya, ekonomi, HAM dan lain-lainnya. Sehingga ini menjadi PR bagi kami semua. Tidak hanya pangan, semua sektor harus kita awasi, harus kita kawal," lanjutnya.
Simak Video "Video: Ratusan Siswa-Guru di Tulung Klaten Diduga Keracunan MBG Sop Galantin"
(apu/dil)