.webp)
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain Etik, ada sejumlah ASN yang turut diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT). Begini respon Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
"Saya sangat prihatin dan saya mendukung kegiatan apa yang dilakukan oleh KPK," kata Luthfi usai menghadiri acara Konferensi Nasional Kusta di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Luthfi juga menegaskan soal prinsip semua sama di mata hukum. Ia turut berharap para pejabat dapat menerapkan pemerintahan yang bersih dan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Equality before the law, semua sama di muka hukum. Tidak peduli itu yang melakukan objeknya siapa yang melakukan," ungkap Luthfi.
"Jadi saya dukung sekali kegiatan ini dan saya hanya mengharapkan tolong semua pejabat di level apapun untuk betul-betul menerapkan adanya clear dan good government," sambungnya.
Luthfi menyebut dirinya sudah kerap kali menyampaikan soal pemerintahan yang baik dan bersih berangkat dari pemimpinnya. Ia juga berujar bahwa pemimpin semestinya harus menjadi contoh.
"Saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan untuk menciptakan clear dan good government itu berangkatnya adalah dari pimpinannya. Jadi ikan itu busuknya dari kepala. Artinya kita harus memberikan suatu contoh suri tauladan untuk clear dan good government dalam setiap kegiatan," ujar Luthfi.
"Baik itu terkait dengan jabatan, baik itu terkait dengan penggunaan anggaran, baik itu pertanggungjawaban dinas itu harus transparan dan akuntabel," imbuhnya.
Lebih lanjut, Luthfi menegaskan jika pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tidak akan terganggu dengan adanya OTT KPK. Sementara terkait penunjukan pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, pihaknya masih menunggu kekuatan hukum tetap.
"Dengan adanya OTT di wilayah Sukoharjo kemarin, saya nanti akan perintahkan dinas kita, kita pastikan pelayanan publik di wilayah Sukoharjo harus tetap berjalan. Dinas-dinas enggak boleh terganggu, pelayanan pemerintahan tidak boleh terganggu," tegas Luthfi.
"Siapapun pimpinannya yang terkena masalah ya kita akan backup untuk perjalanan pemerintahan Sukoharjo harus tetap berjalan. Nanti akan kita tunjuk Plt kalau sudah ada kekuatan hukum tetap," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, KPK memeriksa lima orang termasuk Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, di Polresta Surakarta usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus pemerasan. Setelah diperiksa, mereka yang terjaring OTT itu langsung dibawa ke Jakarta.
"Para pihak kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Surakarta, dan pagi ini akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/7).
Adapun OTT ini sendiri terkait pemerasan perangkat daerah di Sukoharjo oleh Etik. Total ada 5 orang yang diamankan KPK.
"Perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo," sebutnya.
