.webp)
Baliho ucapan ulang tahun ke-65 Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) yang dipasang Pemkot Solo menuai sorotan. Anggota Komisi II Fraksi PDIP, Silvester Rony Kamtoro, mempertanyakan sumber anggaran dan meminta pimpinan mengklarifikasi pihak Pemkot Solo.
Roni mempertanyakan sumber pendanaan dan legalitas penggunaan logo instansi dalam baliho tersebut. Menurutnya, jika pemasangan baliho tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka hal itu menyalahi aturan.
"Kalau memang anggaran itu pakai APBD, ya itu jelas menyalahi aturan karena itu uang rakyat. Uang rakyat tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi, golongan, ataupun organisasi," ujar Roni saat dihubungi awak media, Selasa (23/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, dirinya juga menambahkan bahwa jika baliho tersebut dibiayai oleh pihak pribadi, penggunaan logo Pemkot Solo tetap menjadi persoalan. Menurutnya, logo pemerintah tidak seharusnya disandingkan dengan kepentingan personal.
"Kalau sumber dana dari perorangan, ya tidak benar juga karena memakai logo Pemkot itu. Kalau saya mau ngucapin atas nama pribadi ya boleh, tapi tidak boleh pakai simbol gambar (pemerintah) di belakang saya," tegasnya.
Roni juga menyoroti aspek keadilan dalam pemberian ucapan tersebut. Ia menyebut banyak tokoh nasional dan mantan Wali Kota Solo lainnya yang juga berulang tahun di bulan Juni, namun tidak mendapatkan perlakuan serupa dari Pemkot.
Dirinya juga menyoroti Jokowi yang saat ini dikabarkan menjadi Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Kalau mengacu itu memang ucapan dari Pemkot atas perintah siapa pun, saya sampaikan saya tidak sepakat dan tidak setuju karena itu menyalahi aturan. Kalau uang APBD kan pasti harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, ataupun seseorang. Nah, kalau kita lihat ini kan tidak pas karena di situ Pak Jokowi kan, kalau enggak salah, beliau sebagai pembina Partai Solidaritas Indonesia," terangnya.
"Harusnya Pemkot juga lihat, mantan presiden di bulan Juni itu banyak yang ulang tahun. Kenapa harus Pak Jokowi saja, Contoh Ir Sukarno, Pak BJ Habibie, Pak Harto itu juga Juni. Kenapa yang keluar hanya Pak Jokowi?" sambung Roni.
Bahkan, ia membandingkan dengan tokoh lokal Solo seperti FX Hadi Rudyatmo (FX Rudy) hingga hingga era Teguh Prakosa yang menurutnya tidak pernah dibuatkan baliho serupa oleh Pemkot.
"Tidak hanya Pak FX Rudy, ada Gibran, ada Teguh Prakosa itu juga ulang tahun ya tidak pernah diucapkan (lewat baliho Pemkot). Kenapa momennya kok pas Pak Jokowi saja," bebernya.
Bakal Panggil OPD Terkait
Terkait hal ini, Komisi II DPRD Solo berencana memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberikan klarifikasi. Roni mendesak agar Pemkot transparan mengenai asal-usul dana baliho tersebut.
"Harapannya Ketua Komisi II nanti memanggil OPD terkait untuk menjelaskan itu uangnya dari apa. Kalau pakai APBD, dia ambil dari anggaran apa, ini harus diklarifikasi kebenarannya karena ini menyangkut uang rakyat dari pajak dan
retribusi," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Kota Solo, Respati Ardi, menanggapi pernyataan Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, yang mengaku kecewa usai Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memasang baliho ucapan ulang tahun untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Respati mengaku siap salah kepada Ardianto.
"Kalau masalah yang ada, yang kemarin dari Pak Ketua, pokoknya siap salah, siap salah," kata Respati ditemui di Kantor Disnaker Solo, Laweyan, Selasa (23/6/2026).
Respati mengatakan bahwa pemasangan baliho tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap Jokowi. Diketahui, Jokowi pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo periode 2005-2012.
"Sebagai bentuk apresiasi. Pokoknya siap salah, Pak Ketua (Gerindra)," ucapnya.
Lebih lanjut, Respati berharap mendapat keberkahan dari ulang tahun Jokowi. Apalagi, kata dia, saat ini Solo masih mendapat berkah yang baik.
"Ya, beberapa (titik). Biar kita keberkahan. Berkat beliau. Hari ini pun Kota Solo tetap mendapatkan berkah, ya," pungkasnya.
