.webp)
Aliansi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Tengah-DIY menggelar aksi di halaman Bank Indonesia Jateng. Mereka menyebut Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia gagal dalam menstabilkan rupiah.
Pantauan detikJateng pukul 16.40 WIB di Bank Indonesia, Kecamatan Pleburan, Kota Semarang, massa aksi tiba. Mereka membawa poster bertuliskan 'HMI Cabang SMG Menggugat', 'Bebaskan Ruang Sipil dari Ancaman Alat Negara'.
Mereka juga sempat mencoret gerbang Bank Indonesia dengan tulisan 'Turunkan Dirut BI' dan 'BI Pembawa Kehancuran'. Massa menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah, kebijakan ekonomi pemerintah, hingga persoalan distribusi BBM subsidi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Bidang Hukum, Pertanahan, dan Keamanan Badko HMI Jateng-DIY, Billy Al Sabil, mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari tuntutan 'reformasi total' yang mereka gaungkan.
"Kami melihat kebijakan-kebijakan yang lahir hari ini terlalu terpusat di Jakarta. Padahal semangat reformasi 1998 adalah desentralisasi. Hari ini justru sentralisasi itu kembali muncul melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah pusat," kata Billy di halaman BI, Kamis (18/6/2026).
Selain mengkritik sejumlah program pemerintah, HMI juga menyoroti kondisi ekonomi nasional. Salah satunya terkait nilai tukar rupiah yang dinilai belum mampu dijaga oleh pemerintah dan Bank Indonesia.
Billy menilai, pemerintah tidak bisa menganggap kondisi rupiah sudah stabil hanya karena sempat mengalami penguatan dalam beberapa waktu terakhir.
"Kemarin kan sempat menyentuh Rp 18 ribu per dolar AS, hari ini mungkin turun ke Rp 17 ribuan. Tapi bagi kami tidak bisa dilihat dari dua titik itu saja," ucapnya.
"Harus dilihat tren tiga sampai empat bulan terakhir, bagaimana persentase kenaikan dan penurunannya," sambungnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kegagalan pemerintah pusat dalam mengelola ekonomi nasional.
"(BI sama Menteri Keuangan dinilai gagal?) Ya kenyataan hari ini memperlihatkan seperti itu. Kami bicara berdasarkan kenyataan. Kalau bukan gagal, lalu apa namanya?" tegas Billy.
Dalam aksi itu, HMI juga menyinggung dampak sosial yang dirasakan masyarakat akibat berbagai kebijakan ekonomi pemerintah. Mereka menyoroti kenaikan BBM nonsubsidi.
"Memang kami tahu bahwasanya yang naik itu adalah yang tidak disubsidi, tapi kan harus dilihat juga. Bagaimana dampak naik Pertamina," ucapnya.
"Kami survei di sejumlah SPBU di Jateng dan DIY. Banyak antrean panjang Pertalite. Bagi kami pemerintah harus memastikan stok BBM subsidi tersedia karena itu menyangkut aktivitas masyarakat sehari-hari," lanjutnya.
HMI menegaskan, aksi yang digelar merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah, bukan terhadap personal pejabat tertentu. Namun, jika kondisi ekonomi dan pelemahan rupiah terus berlanjut, mereka membuka peluang menggelar aksi dengan massa yang lebih besar.
"Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, tentu langkah yang lebih besar adalah sesuatu yang rasional untuk kami ambil," ucapnya.
Mereka pun membawa 6 tuntutan, di antaranya:
1. Mendesak penutupan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wiliyah Provinsi Jawa Tengah
2. Mendesak pengevaluasian penuh kebijakan Koperasi Daerah Kabinet Merah Putih (KDKMP) yang tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat dan daerah
3. Mendesak penurunan harga BBM Pertamax.
4. Mendesak pemerintah memperkuat stabilitas ekonomi nasional melalui penguatan nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi.
5. Mendesak pendorongan subsidi penuh untuk pendidikan yang lebih inklusif.
6. Mendesak penegasan supremasi sipil dengan mengembalikan TNI Polri ke barak.
