.webp)
Proses pengurusan adminduk di Kabupaten Brebes, belum sepenuhnya gratis. Seorang warga Desa Wanatawang, Kecamatan Songgom, Brebes, mengaku dimintai uang Rp 200 ribu saat mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.
Dugaan pungli dalam pengurusan adminduk ini dialami Tyas Sandya. Wanita ini membagikan pengalamannya di media sosial saat urus surat kependudukan di Desa Wanatawang Songgom.
Tyas Sandya dalam postingannya menyebut ada oknum perangkat Desa Wanatawang yang meminta uang saat mengurus KK dan Akta Kelahiran. Tyas mengaku, dua surat itu sangat diperlukan sebagai syarat mendaftar BPJS Kesehatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam unggahan yang viral, Tyas menulis pengalamannya saat meminta pelayanan adminduk. Dalam postingan ditulis :
"BOLEH SHARE YA LUR !!!
Critanya hari jum'at kemaren aku ke baledesa wanatawang buat bikin AKTE DAN KK
SINGKAT CERITA...
saya disuruh pulang dlu sma pegawai kelurahannya katanya barangkli lama nunggunya trs pulanglah saya
beberapa hari kemudian hari senin ada yg nganterin AKTE DAN KK kerumah dan ketemu ibu saya dan mau meminta biaya sebesar Rp.200.000 tp berhubung saya lg gk ada jdi ibu saya bilang bsok anak saya yang ke baledesa
keesokan harinya saya kebaledesa..
Dan saya ketemu pegawainya saya PROTES... yg katanya sruh bayar 200k sedangkan Undang undang skrng kata bu paramita saja bkin AKTE SMA KK DI BALEDESA GRATIS O RUPIAH tetepi dr pihak baledasa wanatawang malah sruh bayar 200rb
trs pegawainya gk mau berbelit dia jawab katanya mau ngasih ya sukur gk ya gpp ktanya karna mungkin tkut klo saya dateng ke baledesa langsung tp saya ngasih 50rb buat pegawainya
MONGGO DI SHARE BU IBU BIAR PEGAWAI BALEDESA WANATAWANG TIDAK SEMENA MENA MEMINTA DUIT
RAKYAK KECIL"
Saat dikonfirmasi, Tyas mengaku sengaja menulis di media sosial sebagai keresahannya kepada oknum perangkat desa setempat yang kerap memintai uang pada warga.
"Itu udah emang kebiasaan pegawai Baldes Wanatawang kayak gitu mintai biaya ditarif sama rakyat kecil," tegas Tyas kepada detikJateng, Senin (20/4/2026).
Tyas menyebut, tetangganya juga mengalami hal serupa. Dari kejadian itulah, dia memberanikan diri untuk mengunggahnya di media sosial.
"Kemarin juga ada juga tetangga yang bikin KK Rp 200 ribu" ujarnya.
Didatangi Perangkat Desa
Usai postingan ramai, Tyas didatangi 3 perangkat desa setempat. Mereka datang ke rumah Tyas meminta untuk menghapus postingan tersebut.
"Istri pegawai balai desa awalnya ketemu saat mau ngambil MBG, marah-marah minta jangan di-viralin, ya udah terlanjur viral. Terus ada 3 orang lagi datang minta hapus juga," tuturnya.
Atas permintaan mereka, Tyas pun menghapus unggahannya. Namun sebelum postingan tersebut dihapus, Tyas meminta syarat agar pihak balai desa membuat video klarifikasi.
"Tapi nggak mau dari pihak baldesnya kak, mungkin malu takut warga tahu muka oknumnya," tuturnya.
Meski unggahan sudah dihapus, postingan Tyas sudah banyak diposting ulang warganet. Screenshot tulisan tersebut diunggah ulang para netizen.
Tyas meminta agar Bupati Brebes sering melakukan sidak ke desa-desa untuk memantau pelayanan masyarakat. "Semoga Bu Paramitha (Bupati) ada waktu buat sidak Baldes Wanatawang," tandasnya.
Respons Pemkab Brebes
Terkait kejadian itu, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan Catatan Sipil Brebes, Eko Setyawan menegaskan, tidak ada biaya dalam pengurusan adminduk. Karena sekarang tiap kantor desa memiliki Kios Adminduk Desa untuk pelayanan kependudukan di tingkat desa.
Menurutnya, pengurusan administrasi kependudukan semua diselesaikan di balai desa tanpa harus ke dinas. Waktunya pun bisa ditunggu selama persyaratan lengkap.
"Pungutan tidak dibenarkan, karena kepengurusan adminduk tidak menimbulkan biaya transpot. Semua desa sudah ada kios Adminduk," tandasnya.
Sebagai tindak lanjut, Eko akan mengecek ke pihak desa sekaligus memberikan pembinaan.
"Segera akan kami cek ke desa sekaligus untuk memberikan pembinaan agar tidak ada lagi pungutan," kata Eko.
