.webp)
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi memastikan akan segera membangun hunian sementara untuk korban tanah gerak di Kampung Sekip, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang. Ia akan berkoordinasi dengan Pangdam dan Wali Kota Semarang untuk mencari lahan.
Luthfi mengatakan, rumah warga terdampak tanah gerak di Jangli berdiri di atas lahan milik Kodam IV Diponegoro, sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan Pangdam.
"Jadi untuk Jangli saya berkoordinasi dengan Pangdam, karena itu tanahnya Kodam, akan saya koordinasi lebih lanjut, biar mempunyai status bagi masyarakat sekitar," kata Luthfi di Gedung Pemprov Jateng, Jumat (10/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia memastikan, warga terdampak yang saat ini mengungsi di sekitar Kampung Sekip hingga batasnya 16 April, pasti akan mendapatkan relokasi untuk hunian sementara (huntara).
"(Pasti ada relokasi?) Harus, tempatnya kan juga kayak gitu, harus kita rapikan nanti. Nanti biar kita yang terjun ke sana," tuturnya.
Luthfi mengaku belum memiliki target untuk pembangunan huntara. Ia akan berkoordinasi dengan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, terkait huntara bagi para warga terdampak tanah gerak di Jangli.
"(Biayanya dari Pemprov?) Belum, komposisi dananya belum kita rapatkan, tapi minimal saya harus koordinasi dulu dengan wali kota," ungkapnya.
Luthfi menjelaskan, nantinya akan dibangun huntara terlebih dahulu. Sementara untuk hunian tetap (huntap), pihaknya terkendala status lahan yang ditempati korban.
"Biasanya kita tahapannya adalah huntara dulu baru huntap. Huntara, itu hunian sementara agar bencana itu bisa tercover sambil menunggu huntap, karena kalau huntap, itu sudah sertifikasi by name by address dan punya hak milik," kata Luthfi.
Jika dibangunkan huntap, Luthfi berharap huntap bisa dibangun di tanah yang tak lagi berisiko terkena tanah gerak. Hal itu akan dicek terlebih dahulu oleh Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM).
"Saya harapannya sih, karena tanahnya kodam itu luas, barangkali dari ESDM, biar cek apakah dengan (hunian) digeser di suatu tempat tertentu, bisa menyelesaikan masalah, kalau nggak bisa, kita carikan tempat lain," ucapnya.
Diketahui, sejumlah rumah rusak imbas tanah bergerak awal Februari lalu. Warga kemudian diungsikan di tenda darurat yang dibuat BPBD.
Para korban kemudian mengeluhkan nasib mereka yang dilarang kembali ke rumah karena berbahaya, tapi hingga kini belum ada kejelasan mengenai relokasi. Warga berharap segera mendapat tempat relokasi.
(afn/apu)
