.webp)
Pemerintah saat ini tengah berdiskusi terkait wacana work from home (WFH) satu hari dalam seminggu demi hemat bahan bakar minyak (BBM). Saat ini penerapan kebijakan WFH tersebut tinggal menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mayoritas kabinet sudah menyetujui wacana WFH tersebut, dan tinggal menunggu ditetapkan saja.
"Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju (WFH) di satu hari yang sama," kata Tito dikutip dari detikFinance, Rabu (25/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi situasi global, Tito menyebut pemerintah menyiapkan beberapa stimulus ekonomi, namun dia belum menjelaskan detail seperti apa bentuknya. Menurutnya, koordinasi terkait hal itu masih harus dilaporkan terlebih dahulu ke Presiden Prabowo Subianto.
"Tapi saya nggak nyampaikan, sekali lagi karena itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke bapak presiden," kata Tito.
"Setelah nanti Pak presiden mengambil keputusan, baru nanti akan diumumkan. Siapa yang ditunjuk untuk mengumumkan, apakah Menko Ekonomi atau Mensesneg, itu saya nggak tahu. Jadi, saya tidak pada kapasitas untuk menjelaskan," lanjut Tito.
Tito mengatakan jajaran pemerintah dinilai sudah siap melakukan skema kerja WFH. Hal ini karena adanya pengalaman di era pandemi COVID-19, skema ini sudah dilakukan alias bukan sesuatu yang baru. Saat itu, pemerintahan bisa tetap berjalan meski ada ASN yang WFH.
"Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu zaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman," beber Tito.
Sama halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga banyak melakukan skema WFH ini saat sedang pandemi.
Hanya saja, untuk kepala-kepala daerah baru, Tito bilang dirinya mungkin akan memberikan arahan khusus terlebih dahulu apabila kebijakan ini diterapkan.
"Pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," papar Tito.
(par/ams)
