.webp)
Jemaah Masjid Jami'ul Khoir batal melaksanakan salat Id hari ini lantaran tidak mendapat izin dari pihak Pemerintah Desa. Alhasil para jemaah harus mencari lokasi lain untuk melaksanakan salat.
Ketua Panitia Salat Idulfitri Masjid Jami'ul Khoir, Zuhri, mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan untuk salat Idulfitri. Saat berada di masjid Zuhri mengaku sempat bertemu dengan kepala Desa, Miyadi di masjid untuk memberi tahu adanya salat Idulfitri.
"Saya sudah koordinasi dengan takmir masjid yang kita tempati secara legalitas dengan adanya kop juga nama lengkap ketua takmir dan juga tembusan ke Pak Lurah (pemberitahuan) sudah ada. Ketemu di masjid karena kan beliau orang sibuk, kadang ke mana. Saat ketemu di masjid, surat pemberitahuan itu sudah saya siapkan. Saya baru bicara, 'Pak ini nanti kalau salat Id Muhammadiyah pada hari Jumat saya memberitahukan dulu'," katanya ditemui di Kantor Kelurahan Kedungwinong, Jumat (20/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zuhri juga mengaku sempat ditanya oleh Babinsa mengenai pelaksanaan salat Idulfitri tersebut. Dirinya menyebut, bahwa dari pihak Babinsa memperbolehkan namun tidak menjamin keamanan.
"Di malam hari kita itu kerja bakti sebelum salat Id. Babinsa dari TNI datang ke masjid di saat kami beberapa orang itu kerja bakti dengan konteks yang jelas dan tegas. Bertanya soal pelaksanaan salat Idulfitri, terus konteksnya Pak Babinsa, 'Pak Lurah itu mengatakan ke saya berulang kali, kalau minta izin tidak saya izinkan'. Dengan konteks itu dilanjutkan, 'kalau besok ada apa-apa aku nggak tanggung jawab. Pokoknya kalau besok nekat melaksanakan salat Id saya tidak tanggung jawab'," ujarnya.
Karena ada perkataan seperti itu, ia memilih untuk membatalkan pelaksanaan salat Idulfitri. Pihaknya lalu menghubungi para jemaah bahwa salat Idulfitri ditiadakan.
"Tadi pagi sehabis Subuh (pemberitahuan tidak ada salat Idulfitri). Karena saya memikirkan nanti takutnya ada apa-apa. Dan diumumkan di loudspeaker masjid. Karena apa? Dari awal itu ada semacam penekanan dari beberapa pihak karena saya takut, saya nyebar flyer saja juga ada yang menyalahkan kok," terangnya.
"Tidak dihentikan. Saya yang membatalkan karena saya tidak bisa menjamin keselamatan jemaah saya dan juga kekhusyukannya karena ada konteks dari Pak Babinsa tersebut. Konteksnya ya tadi, kalau besok ada apa-apa saya tidak menjamin keselamatan dan keamanan," sambungnya.
Dirinya mengaku prihatin karena setiap kali ada perbedaan salat Idulfitri maupun Iduladha selalu tidak diperbolehkan dua kali. Ia mengaku sudah bertahun-tahun merasakan hal tersebut.
"Saya merasa prihatin berawal dari itu toh, mengapa salat Idulfitri dan Iduladha apabila dilakukan di Kedungwinong dua versi, harus ikut kesepakatan LP2A dan mencederai ormas yang lain. Selama bertahun-tahun ini melaksanakan salat Id itu cuma satu kali, makanya saya mewakili sebagian umat Islam di Desa Kedungwinong merasa trenyuh, merasa kasihan kebebasan beribadah warga Kedungwinong. Wong negara sudah merdeka, pemerintah itu sudah menjamin kebebasan beribadah semua umat beragama menjalankan ibadah sesuai keyakinannya," terangnya.
Alhasil, para jemaah harus mencari lokasi lain untuk melaksanakan salat Idulfitri. Mereka akhirnya Salat Id di daerah Nguter.
"Kalau bertahun-tahun yang lalu terpaksa ke Nguter, tapi yang tua-tua kasihan nggak bisa salat. Kesepakatan LP2A itu kesepakatan yang menurut saya itu kurang pas karena mengadopsi beberapa ormas tapi ormas lain dibatasi kebebasannya, padahal kan semua orang Islam. Jadi mengapa keputusan yang kurang pas itu kok dipertahankan sampai sekarang kan sayang kan gitu lho," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Kedungwinong, Miyadi mengaku sudah ada kesepakatan antara Pemerintah Desa, LP2A, Takmir Masjid dan Mushola se-Desa untuk menggelar salat Idulfitri maupun Iduladha satu kali. Ia menyebut kesepakatan itu terjadi sudah sejak lama.
"Setiap akan ada kegiatan pasti kita musyawarah. Jadi di bulan puasa kemarin, saya lupa tanggalnya, di bulan puasa ini LP2A mengadakan rapat dan itu kesepakatan. Namun kesepakatan ini adalah estafet dari lama, dari pemerintahan sebelumnya. Jauh sebelumnya memang di Kedungwinong seperti itu," kata Miyadi.
Usai adanya mediasi dengan pihak Masjid Jami'ul Khoir dan Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo pihaknya akan melakukan evaluasi dan mempersilakan bila ada yang menggelar salat lebih dulu.
"Kami juga menjamin ketika itu terjadi dua kali, saya tetap bertanggung jawab mengamankan. Kami tidak ada larangan sama sekali. Ya, akan saya evaluasi. LP2A hari ini hadir, hari ini hadir. Yang tidak hadir takmir atau masyarakat. Insyaallah besok akan saya sampaikan pada saat Salat Id kepada masyarakat Kedungwinong bahwa kesepakatan hari ini seperti ini dan kita harus taat, kita harus menjalankan kesepakatannya tadi. Pernyataan sudah saya buat, artinya saya bertanggung jawab akan mengawal pernyataan saya," pungkasnya.
(alg/apl)
