Analisis Pakar soal Fenomena Pengurus DPC PSI di Semarang Ramai-ramai Mundur

Analisis Pakar soal Fenomena Pengurus DPC PSI di Semarang Ramai-ramai Mundur

Arina Zulfa Ul Haq - detikJateng
Rabu, 25 Feb 2026 10:52 WIB
Pengurus mengembalikan pelang kantor DPC kepada perwakilan DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Semarang sebagai simbol pengunduran diri 13 DPC, Minggu (22/2/2026) malam.
Pengurus mengembalikan pelang kantor DPC kepada perwakilan DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Semarang sebagai simbol pengunduran diri 13 DPC, Minggu (22/2/2026) malam. Foto: Dok Istimewa
Semarang -

Pakar politik Universitas Diponegoro (Undip), Teguh Yuwono, menyoroti aksi pengunduran diri 13 pengurus DPC PSI Kota Semarang. Ia menilai fenomena itu sejatinya hal biasa di partai, tapi bisa menjadi alarm serius jika tak segera dikonsolidasikan. Dinamika ini dinilai jadi tantangan PSI di kandang banteng.

"Di dalam sistem kepartaian, kepengurusan itu sifatnya sukarela. Keluar masuk partai itu biasa. Sangat tergantung budaya organisasi masing-masing partai," kata Teguh saat dihubungi detikJateng, Rabu (25/2/2026).

Dekan FISIP Undip itu menilai, jika persoalan hanya sebatas teknis administratif seperti perbedaan SK kepengurusan, seharusnya dapat diselesaikan secara internal. Namun, jika ada perbedaan pandangan politik yang lebih mendasar, itu bisa menjadi sumber persoalan yang lebih dalam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau dilihat dari perspektif yang lebih mendalam kenapa bisa terjadi tindakan seperti itu, pasti ada sumber masalahnya. Pertanyaannya, timbul masalahnya apakah betul-betul teknis administratif atau ada perbedaan pandangan, opini atau pendirian politik," ujarnya.

Akademisi yang kerap meneliti sistem kepartaian, perilaku pemilih, serta dinamika demokrasi lokal di Jawa Tengah itu menilai, dinamika di tubuh PSI tak bisa dilepaskan dari posisi partai yang tengah menjadi sorotan nasional.

ADVERTISEMENT

Nama Presiden ke-7 Joko Widodo dan anaknya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI, membuat setiap gerak partai menjadi perhatian publik. Padalah, konflik yang dialami partai itu cukup biasa terjadi.

"Ini efek yang nggak bisa dihindari dari perkembangan medsos, berita terutama, dari intensifnya Jokowi dan Kaesang sebagai tokoh di situ yang membuat semua gerakan PSI menjadi menarik untuk dicermati oleh publik. Sesungguhnya sih biasa saja," tuturnya.

Lulusan S3 Universitas Padjajaran (Unpad) itu melihat ada dua kemungkinan dampak dari polemik ini. Pertama, bisa menjadi titik balik yang justru menguatkan PSI melalui peningkatan popularitas akibat sorotan publik. Kedua, bisa menjadi bumerang jika konflik meluas dan tak terkendali.

Pakar Politik Universitas Diponegoro (Undip), Dr. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin.Pakar Politik Universitas Diponegoro (Undip), Dr. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. Foto: Dok Teguh Yuwono

"Biasanya kalau pemberitaan baik maupun buruk, itu meningkatkan preferensi orang, meningkatkan popularitas. Bisa aja karena Jokowi jadi bulan-bulanan, masyarakat kemudian terenyuh, kemudian malah memilih partai beliau," ujarnya.

"Bisa juga sebaliknya, masyarakat menjadi tidak respek pada Jokowi. Tapi buktinya selama ini masyarakat kelas menengah ke bawah itu sangat mencintai Jokowi, yang saya kira harus dilihat. Sementara kelas menengah ke atas agak anti Jokowi," lanjutnya.

Menurutnya, saat ini memang dampak dari pengunduran para pengurus PSI terhadap elektoral PSI belum terasa signifikan. Namun, efeknya bisa muncul menjelang Pemilu 2029.

"Kalau sekarang saya kira efeknya masih kecil terhadap eksistensi PSI dalam konteks nasional dan lokal. Tapi kalau itu berulang ke mana-mana, masif ke banyak daerah, baru ada efeknya. Kalau sekarang masih sporadis," ujarnya.

Tantangan PSI Jadikan Jateng Kandang Gajah

Dosen Ilmu Politik FISIP Undip itu bahkan menyebut kemungkinan ekstrem bila konflik internal yang terjadi itu tak segera dikonsolidasikan dan justru berlarut-larut.

"Ini tantangan berat. Kalau nanti sporadis kemudian sistematis ke mana-mana, masif, menyeluruh ya bisa bubar PSI. Dukungan politiknya akan menjadi susah. Kekuatan Jokowi akan berhadapan dengan internal PSI. Jadi saya kira harus dikonsolidasi," tegasnya.

Menyinggung pernyataan PSI yang ingin menjadikan sebagai 'kandang gajah', ia menilai tantangan PSI tidak ringan. Selama ini, Jateng dikenal sebagai kandang banteng atau basis PDIP. PDIP konsisten meraih suara di kisaran 40-50 persen di Jateng.

"Kalau dilihat dari pola Jawa Tengah yang tidak mudah berubah, kemudian Jokowi sudah tidak sebagai presiden, saya kira berat juga ya tantangan PSI untuk mengalahkan PDIP di Jawa Tengah atau mengalahkan partai-partai yang lain," katanya.

"Yang nanti menentukan adalah kalau PSI berhasil menggedor PDIP yang selama ini di angka 40-50 persen. Kalau bisa menggoyang 10 persen saja, itu sudah luar biasa. Karena kemudian akan menjadi partai besar mengimbangi Golkar, Gerindra," lanjutnya.




(afn/ahr)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads