.webp)
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Tengah (Jateng) buka suara terkait mundurnya 13 pengurus DPC PSI Kota Semarang. Polemik itu disebut dinamika organisasi yang biasa terjadi dalam proses pergantian kepengurusan.
Hal itu disampaikan Ketua DPW PSI Jateng, Antonius Yogo. Ia mengatakan, keputusan terkait struktur kepengurusan DPD sepenuhnya menjadi kewenangan DPP.
"Ini sebenarnya dinamika organisasi pergantian kepengurusan di organisasi hal yang biasa. Yang jadi nggak biasa itu memaksakan kehendak," kata Yogo saat dihubungi, Senin (23/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut, dasar dari 13 DPC PSI Kota Semarang kompak mengundurkan diri dari jabatan struktural karena menolak susunan kepengurusan DPD yang telah diterbitkan DPP. Yoga menegaskan, dalam mekanisme partai, aspirasi dari bawah tetap menjadi masukan, tapi keputusan final tetap berada di tangan DPP.
Ia menyebut, berdasarkan Kongres Nasional PSI, para pengurus harus mau ditata dan diatur. Penetapan kepengurusan oleh DPP disebut semata-mata untuk membesarkan partai.
Menurutnya, komposisi kepengurusan yang ditetapkan sudah mempertimbangkan keseimbangan antara kader legislatif dan non-legislatif. Ia menyebut struktur tersebut dinilai ideal untuk memperkuat PSI di Kota Semarang.
"Kami melihat komposisi kemarin sebenarnya sudah ideal, ada legislatif di ketua, sekretarisnya, bendahara. Teman-teman yang belum legislatif ada di wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara. Kami sudah melihat, PSI Semarang besok keren," ujarnya.
"Kami agak heran saja ketika ada mosi yang aneh-aneh. Mereka memaksakan nama ini harus sekretaris, nama ini harus bendahara, menolak ini, kan nggak bisa juga diorganisasi. Tentu kami kan ngitung juga kekuatan untuk Semarang," lanjutnya.
Terkait pencopotan Ketua DPD PSI Kota Semarang, Bangkit Mahanantyo, dan penunjukan pelaksana tugas (Plt), Yogo menyebut langkah itu telah melalui mekanisme internal partai.
"Sudah ada pembinaan anggota, ada SP1, SP2. Lalu hasil diskusi dengan Majelis Pertimbangan Partai dan OKK DPP muncul SK Plt," tuturnya.
Bangkit yang berprofesi sebagai pengacara pun ditarik ke Bidang Advokasi dan Hukum Provinsi Jateng. Hal itu pun telah disampaikan kepada pimpinannya.
"Tidak ada yang disingkirkan, tidak ada yang dibuang. Sudah merespons Mas Bangkit ketika ketemu kami, fine aja. Kami heran juga teman-teman yang di bawah kok reaksinya berlebihan menurut saya," ujarnya.
DPW, lanjut Yogo, juga sempat mengundang para pengurus DPC untuk berdialog usai polemik mulai mencuat di media. Undangan resmi disebut dilayangkan pada 16 Januari 2026.
"Kami undang teman-teman yang sering muncul di media itu nggak datang. Ada yang datang WO (walk out)," katanya.
Ia pun menyayangkan para kader yang tak menempuh jalur lain sesuai aturan partai, seperti melalui Majelis Pertimbangan Partai ataupun ke Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) partai.
"Kita punya majelis pertimbangan partai, punya bidang OKK, yang teman-teman bisa tempuh. Tapi justru mereka langsung ngehajar di media. Kami juga (merasa) agak aneh, secara organisasi kalau keberatan soal SK, teman-teman bisa bersurat," tuturnya.
Siapkan Anggota yang Loyal
Yoga melanjutkan, DPW PSI Jateng menghormati keputusan mereka. Ia memastikan partai akan segera menyiapkan nama-nama pengganti agar roda organisasi tetap berjalan.
"Kami undang mereka, mereka ndak mau datang, keputusan mereka akhirnya harus sudah bulat, ya organisasi kami harus tanggung jawab," tegasnya.
"Partai ini harus tetap jalan, kami punya target besar, punya mimpi besar. Kami siapkan orang-orang yang solid, yang komitmen, loyal, lebih memerhatikan untuk diskusi," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 13 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Semarang mengundurkan diri dari kepengurusan. Pengunduran diri itu ditandai dengan pengembalian aset berupa pelang kantor DPC kepada DPD.
"Malam ini resmi kami mengundurkan diri dari struktural DPC PSI Kota Semarang dengan mengembalikan aset-aset DPC ke DPD berupa pelang DPC. Pengunduran diri ini adalah langkah untuk mematuhi putusan dari DPP," kata Ketua DPC PSI Semarang Utara, Hanif Nafilah Rozaq, di Kantor DPD PSI Kota Semarang, Minggu (22/2) malam.
13 pengurus DPC itu mundur usai memprotes SK kepengurusan DPD PSI Kota Semarang yang dinilai tidak sesuai kesepakatan awal. SK tersebut memuat bahwa Bangkit Mahanantyo terpilih menjadi Ketua DPD PSI Kota Semarang dan Melly Pangestu sebagai sekretaris.
"Tadi teman-teman menyampaikan rasa kecewa karena SK yang dikomunikasikan ke teman DPC oleh DPP sebelum disahkan susunannya bukan itu," kata Hanif di Hotel Triizz, Minggu (11/1).
