Pecahnya Keributan Keraton Solo di Depan Mata Pak Menteri

Solo -

Konflik yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo tak kunjung usai. Bahkan, perseteruan keluarga ningrat itu terjadi di depan publik.

Bahkan, kericuhan juga terjadi saat kedatangan Menteri Kebudayaan Fadli Zon ke Keraton Solo pada Minggu (18/1). FAdli Zon menyaksikan langsung keributan itu di depan matanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fadli Zon Diprotes Kubu PB XIV Purbaya

Kedatanga Fadli Zon ke Keraton tersebut dalam rangka menyerahkan SUrat Keputusan Menteri Kebudayaan soal pelaksana dan penanggung jawab pengelolaan Keraton Solo. Sesuai rencana, SK itu akan diserahkan kepada Mahamenteri Keraton Solo KGPA Tedjowulan.

Keributan pecah sejak sebelum Fadli Zon tiba. Terjadi perebutan pintu dari kubu Paku Buwono (PB) XIV Purbaya dengan PB XIV Mangkubumi.

Diketahui, PB XIV Purbaya dan PB XIV Mangkubumi saat ini sama-sama mengklaim dirinya sebagai raja usai PB XIII wafat pada November lalu.

Aksi saling dorong hingga adu mulut juga terjadi di antara pendukung kedua kubu. Bahkan, salah satu pihak mengaku dianiaya yang berujung pada laporan ke polisi.

Kericuhan sempat mereda sesaai menjelang Fadli Zon tiba. Aparat terlihat menjaga sekitar lingkungan keraton secara ketat.

Namun, di tengah-tengah penyerahan SK itu, kegemparan kembali terjadi. Salah satu kakak PB XIV Purbaya, GKR Panembahan Timoer Rumbay menguasai mimbar dan mikropon dan langsung menyampaikan protes di hadapan publik.

Dia memprotes karena merasa tidak diajak bicara soal penyerahan SK kepada Tedjowulan.

"Karena karena apapun keraton ini Istilahnya kalau rumah itu ada tuan rumahnya dan kami sebagai tuan rumah tidak tidak diberikan atau tidak diberitahu atau tidak memberikan izin untuk acara tersebut. Jadi kami tidak di benar-benar tidak tahu tidak tahu," ungkap Rumbay.

Respons Fadli Zon

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon merespons penolakan penunjukan KGPH Tedjowulan sebagai Pelaksana Keraton Solo oleh pihak Paku Buwono (PB) XIV Purbaya. Fadli Zon menegaskan bahwa langkah pemerintah diambil semata-mata demi menjaga kelestarian cagar budaya.

"Kita melihat dari sisi pemerintah, tujuannya untuk melakukan penjagaan terhadap cagar budaya ini," ujar Fadli Zon usai menyerahkan SK Pelaksana Keraton Solo kepada KGPA Tedjowulan di Sasana Handrawina, Minggu (18/1/2026).

Fadli Zon mengaku sempat berkeliling meninjau area keraton dan menemukan banyak kondisi bangunan yang kurang terawat. Menurutnya, revitalisasi menjadi hal yang mendesak.

"Tadi saya lihat sendiri di belakang, banyak bangunan yang kurang terawat. Kita harap ini bisa direvitalisasi agar Keraton Kasunanan Surakarta bisa menjadi objek wisata budaya, sejarah, kuliner, hingga wisata religi. Potensinya sangat besar, ini akan baik untuk keluarga besar keraton, untuk masyarakat Solo, dan kita semua," ungkapnya.

Disinggung mengenai komunikasi dengan pihak PB XIV Purbaya, Fadli Zon menegaskan bahwa Kementerian Kebudayaan selalu berupaya menjalin komunikasi. Ia mengklaim telah mengundang pihak keluarga untuk hadir dalam penyerahan SK tersebut.

"Mereka selalu kita undang. Tapi waktu diundang, mereka tidak datang. Jadi sebenarnya kita ingin kooperatif, itu yang kita harapkan. Pak Dirjen selalu mengundang mereka, termasuk acara tadi pun diundang," ucap Fadli.

Adapun Fadli Zon mengungkapkan alasannya menujuk KGPA Tedjowulan sebagai pelaksana dan penanggungjawab pengelolaan Keraton Solo. Alasan itu diungkap saat rapat bersama Komisi X DPR di Jakarta, Kamis (22/1).

Selama ini menurut Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Keraton Solo menerima hibah dari berbagai sumber, mulai dari Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga APBN.

"Nah, selama ini menurut keterangan, penerimanya itu pribadi," ujar Fadli dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR seperti dikutip Kamis (22/1/2026).
Ke depan pemerintah ingin ada pertanggungjawaban dari dana hibah yang disalurkan tersebut. "Nah, kita ingin ada ke depan itu ada pertanggungjawaban terutama terkait bagaimana tanggung jawab hibah yang diberikan termasuk yang dari APBN," ujarnya.

Atas alasan itulah pemerintah akhirnya menunjuk KGPA Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Pelaksana Penanggung Jawab Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Solo sebagai penanggung jawab pelaksana atas nama pemerintah pusat, bukan sebagai raja atau pihak yang menentukan keputusan internal keraton.