.webp)
Warga Negara Indonesia (WNI) yang mendatangi KBRI Phnom Penh terus bertambah usai sindikat penipuan online atau scam di Kamboja diberantas pemerintah setempat. Hingga Selasa malam kemarin tercatat ada 1.440 WNI yang melapor.
Dikutip dari detikNews, jumlah WNI yang melapor ke KBRI Phnom Penh terus bertambah. Terbanyak yaitu terjadi hari Senin (19/1) lalu dengan jumlah 520 WNI.
"Selama periode 16-20 Januari 2026, KBRI telah menerima kedatangan 1.440 aduan WNI. Gelombang kedatangan terbesar terjadi pada hari Senin (19/1) sejumlah 520 WNI dalam satu hari. Angka ini cukup fantastis, bila menimbang KBRI menangani 5.008 kasus sepanjang tahun 2025," tulis KBRI Phnom Penh, dilansir detikcom dari situs Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (21/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut KBRI Phnom Penh, ada permasalahan yang dimiliki WNI di sana yaitu mulai dari tidak punya paspor hingga menetap di kamboja tanpa perizinan keimigrasian yang valid.
"Proses pendataan dan asesmen terus dilakukan terhadap WNI yang melapor ke KBRI. Telah dimulai pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) secara masif bagi para WNI yang telah melengkapi proses pendataan. WNI yang sakit telah dibawa ke fasilitas kesehatan. Kemarin pagi (20/1), terdapat 4 WNI yang telah kembali ke Tanah Air secara mandiri," jelasnya.
Dia menegaskan, KBRI Phnom Penh terus melakukan koordinasi dengan otoritas pemerintah setempat termasuk kepolisian dan imigrasi untuk mempercepat proses deportasi WNI. Proses yang sedang berjalan yaitu finalisasi mekanisme untuk keringanan denda overstay dan percepatan pembuatan exit permit oleh Imigrasi Kamboja.
"KBRI Phnom Penh mengimbau WNI yang telah keluar dari lokasi penipuan daring dan masih berada di wilayah Kamboja untuk segera melapor ke KBRI, agar dapat memperoleh bantuan dan fasilitasi kekonsuleran yang diperlukan untuk kepulangan ke Indonesia," ujarnya.
KBRI Phnom Penh juga mengingatkan para WNI untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan KBRI Phnom Penh. Pihak KBRI memastikan akan terus memprioritaskan pelindungan WNI serta berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kepulangan WNI ke Tanah Air berjalan aman, tertib, dan secepat mungkin.
(alg/apl)
