Lembaga Dewan Adat Angkat Bicara soal Keributan di Keraton Solo

Lembaga Dewan Adat (LDA) angkat bicara mengenai keributan yang terjadi menjelang penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Perlindungan-Pemanfaatan Keraton Solo dari Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon ke Mahamenteri KGPA Tedjowulan siang tadi.

Menurut pihak LDA, perselisihan bermula saat LDA ingin meninjau sejumlah lokasi di keraton dan membuka pintu Wiworokenjo.

Ketua Eksekutif LDA, KPH Edy Wirabhumi, mengatakan bahwa kemarin ada pembukaan beberapa pintu yang digembok. Adapun hari ini pihaknya ingin meninjau sejumlah lokasi di Keputren.

"Jadi memang kemarin itu kan ada pembukaan pintu-pintu, termasuk Handrawina ya. Karena memang mau digunakan, mau dibersihkan, begitu. Termasuk museum juga, karena juga mau dilanjut konservasinya. Nah, ke dalam itu, memang kan juga rencana peninjauan ke dalam itu, harus melalui pintu itu," kata Wirabhumi di Keraton Solo, Minggu (18/1/2026).

Wirabhumi mengatakan sempat ada miskomunikasi dengan pihak Paku Buwono (PB) XIV Purbaya.

"Nah tadi di antara proses miskomunikasi itu akhirnya kan saya kemudian melakukan komunikasi sama Mas Restu di sana. Mas, mau coba ini, Pak Menteri itu silakan diterima, kalau ada aspirasi disampaikan, sehingga bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Wirabhumi juga meminta maaf atas keributan yang terjadi dalam acara tersebut.

"Tak (saya) pikir itu yang akan terjadi, ternyata kemudian yang terjadi seperti tadi. Ya saya pertama mohon maaf, ini acara kenegaraan harus ternodai oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Tapi apa di kata, nasi sudah menjadi bubur, sudah terjadi. Ya mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus tetap mencintai kebudayaan kita," ucapnya.

Diketahui, setelah perselisihan soal pembukaan Ndalem Wiworokenjo, pihak Paku Buwono XIV Purbaya menyampaikan protes saat Menbud Fadli Zon hendak menyerahkan SK ke Tedjowulan di Sasana Parasdya.

Penjelasan Pihak PB XIV Purbaya

Sebelumnya, Pengangeng Sasana Wilapa pihak Paku Buwono XIV Purbaya, GKR Panembahan Timoer Rumbay juga buka suara soal aksi protesnya ketika Menbud Fadli Zon hendak menyerahkan Surat Keputusan (SK) Penujukan KGPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Solo.

"Kenapa saya ketika itu menyela, karena sejujurnya kami keluarga besar Paku Buwono XIII dan ini juga ada putra-putri PB XII yang sepuh-sepuh, di sini ada Gusti Kanjeng Ratu Alit, ada Gusti Pangeran Harya Panembahan Dipo Kusumo, ada Tante Febri, Dinayu Febri, ini sebetulnya kami ini seperti tidak diorangkan, tidak diundang dan tidak diorangkan," kata Rumbay di Keraton Solo, Minggu (18/1/2026).

Rumbay mengatakan, pihaknya sebagai tuan rumah merasa tidak diundang dalam acara itu. Ia mengaku pihaknya tidak tahu menahu ada acara tersebut.

"Karena apapun keraton ini istilahnya kalau rumah itu ada tuan rumahnya, dan kami sebagai tuan rumah tidak tidak diberikan atau tidak diberitahu atau tidak memberikan izin untuk acara tersebut. Jadi kami tidak di benar-benar tidak tahu tidak tahu," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, GKR Devi Lelyana meminta Menbud Fadli Zon bersikap bijak dalam menjembatani konflik di Keraton Solo.

"Di sini ingin saya tambahkan saja, sebetulnya harapan kami dengan kejadian ini, Bapak Menteri Kebudayaan kita ini bisa bersikap bijak. Kalau misalnya beliau itu berniat untuk membantu keraton, itu bisa menjembatani semuanya termasuk dari pihak kami," ucapnya.