.webp)
Usulan beberapa partai politik (parpol) perihal pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan DPRD kembali menguat. Terkait dengan hal tersebut, begini respons Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
"Semua hal harus dikaji seksama. Kita ini, setelah reformasi banyak sekali perubahan-perubahan yang sifatnya struktural," kata Haedar kepada wartawan usai menghadiri launching Program Studi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter di Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma), Kamis (8/1/2026).
"Tolong semuanya dikaji jangan mudah untuk melakukan perubahan-perubahan struktur. Jika, itu tidak dikaji dalam proses yang panjang. Kita ini kan sering ada kejadian, lalu muncul tuntutan perubahan," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Haedar mengatakan, seperti reformasi Polri itu bagus, tetapi ujung-ujungnya sering kepolisian harus di bawah kementerian ini.
"Problem utamanya apa sih. Jadi banyak hal yang kita ini suka melompat. Sering tidak ada pada akar masalahnya," imbuh Haedar.
"Dulu kita ingin otonomi luas. Sekarang, otonomi baru terasa konsep negara kesatuan kita mengalami dislokasi antara pusat dan daerah. Kemudian, dulu ingin pemilu langsung. Mulai berpikir bahwa itu tidak bisa kita pertahankan. Semuanya kaji secara seksama, tapi kajian secara objektif," tegasnya.
Disinggung soal pemilihan kepala daerah oleh DPRD mengalami kemunduran, kata Haedar, sistem politik itu berubah tergantung tujuan.
"Jadi, kalau tujuannya bisa efektif, efisien, mengontrol politik uang tidak seperti sekarang bisa-bisa saja. Toh, dulu konsepnya kita kan pasal 4 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan'," pungkasnya.
Dikutip dari detikNews, muncul usulan dari partai politik (parpol) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih melalui DPRD. Usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD muncul seusai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025 Partai Golkar.
"Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya," kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/12/2025) lalu.
"Terkait dengan pelaksanaan pemilu, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata kelola untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil," tambahnya.
(afn/apl)
