Wakil Ketua KPK periode 2011-2015, Busyro Muqoddas, menyebut bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sebagai tragedi kemanusiaan yang dipicu mudahnya pemberian izin usaha pertambangan (IUP). Pemberian IUP itu disebut menjadi bentuk korupsi yang dilegalkan.
Hal itu disampaikan Busyro dalam acara Sarasehan Hari Antikorupsi Sedunia: Korupsi dan Darurat Iklim di Balai Bahasa Semeru, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang.
"Tragedi kemanusiaan di tiga provinsi itu adalah merupakan state capture corruption, dilakukan dengan cara political corruption. Dalam bentuk membuat undang-undang yang melegalkan sesuatu yang ilegal," kata Busyro di Balai Bahasa Semeru, Semarang, Kamis (18/12/2025)
Menurutnya, bencana di Sumatera tak lepas dari kebijakan pemerintah pusat, termasuk proyek strategis nasional (PSN) dan regulasi di sektor pertambangan, yang turut memperparah krisis iklim. Pemberian IUP itu, lantas disebut jadi salah satu bentuk korupsi.
"Krisis iklim yang sekarang ini, mestinya diatasi dengan berbagai macam langkah. Jangan sinyal tentang krisis iklim itu kemudian justru diterjang dengan memberikan lahan-lahan izin usaha tambang," tutur Ketua PP Muhammadiyah Bidang HAM ini.
"Jadi ini hilirisasi political corruption lewat IUP, izin usaha pertambangan, dan proyek-proyek lain yang sejenis. Yang memberikan izin ini siapa? Pemerintah pusat. Korelasinya jelas ada," lanjutnya.
Ia pun mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tak mengabaikan kondisi darurat yang terjadi di tiga provinsi itu dengan menetapkan bencana di sana sebagai bencana nasional.
"Presiden dengan jajarannya, termasuk DPR, harus segera mengambil keputusan untuk segera mengumumkan darurat kemanusiaan nasional. Konsekuensinya pasti positif, kepercayaan masyarakat yang dulu memilihnya maupun yang tidak akan meningkat," tegasnya.
Dorong Penerbitan Perppu Batalkan Revisi UU KPK
Busyro juga menyinggung pentingnya Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan Revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang disahkan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), guna mencegah kerusakan lingkungan akibat korupsi kebijakan.
"Jadi, sekarang ini kesempatan emas bagi Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Perppu, mengembalikan Undang-Undang KPK yang sekarang ini produk Jokowi cs, Puan Maharani, pemerintah, dan DPR ke Undang-Undang yang lama. Nanti public trust pada KPK insyaallah akan tumbuh," sarannya.
Tanpa transparansi, konsultasi publik, dan pengawasan ketat dari KPK, Busyro menilai kebijakan yang ada justru berisiko memperparah krisis iklim sekaligus pelanggaran HAM. Ia mengaitkannya dengan rencana penambahan lahan sawit di Papua.
"Jadi kalau seperti sekarang ini, Presiden mau menambah sawit itu, jangan ambisius, tapi sebaliknya demokratis, menghargai rakyat yang memilih, menghargai demokrasi dengan cara konkret, mudah," ujarnya.
"Undang orang-orang kampus, NGO yang profesional, masyarakat sipil, apa dampak penambahan lahan sawit di Papua, biar dianalisis. Kalau Presiden mau mendengarkan seperti itu, bagus. Kepentingannya akan mengalami proses legitimasi yang kuat," lanjutnya.
Menurutnya, KPK yang independen penting agar proyek-proyek besar tidak lepas dari pengawasan. Jika tidak, maka bencana besar bisa terus berulang.
"Masyarakat kita terbatas pemahaman kesadaran politiknya, karena terbatas informasi, informasi media juga dibatasi kekuasaan. Maka, rakyat itu betul-betul menderita dan akan terus semakin menderita," tuturnya.
"Karena ini (bencana) tidak bisa lepas dari akibat kebijakan pemerintah yang disahkan lewat Undang-Undang PSN, Undang-Undang Minerba, dan Peraturan Presiden Jokowi dulu lewat PSN dan kebijakan lainnya," lanjutnya.
(ams/apl)