Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan izin tambang yang berada di lereng Gunung Slamet rata-rata sudah ada sebelum ia menjabat sebagai Gubernur. Luthi memastikan akan melakukan pengawasan.
"Langkah yang kita lakukan, satgas sudah kita bentuk, kita melakukan identifikasi permasalahan. Perizinan tambang yang secara resmi ini sudah kita teliti. Kan terbitnya rata-rata sebelum saya menjabat, ya, artinya 2020 ada, kan ada yang berlaku 5 tahun dan lain sebagainya," kata Luthfi ditemui di Swiss Bell Hotel, Purwosari, Solo, Jumat (12/12/2025).
Pihaknya masih menunggu Gunung Slamet menjadi taman nasional. Pengajuan tersebut diberikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Kita itu sudah mengajukan ke Menteri KLHK untuk Gunung Slamet menjadi wilayah taman nasional dan ini belum turun," ungkapnya.
Sambil menunggu jawaban dari KLHK pihaknya melakukan pengawasan aktivitas di Lereng Gunung Slamet bersama Satpol PP, Diskrimsus, hingga TNI. Selain itu pihaknya juga memerintahkan memantau dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas tambang.
"Termasuk kita perintahkan untuk dampak lingkungan yang timbul. Untuk sementara kita awasi, kemudian kita bentuk satgas dari mulai Satpolnya, kita pergunakan Satpol PP-nya kita, ya. Kemudian Dikrimsusnya, kita gunakan kejaksaan, bahkan TNI. Sekarang lagi mapping dengan para Kapolres, Dandim wilayah," bebernya.
"Untuk ke depan, sebelum adanya terbit dari Kementerian LHK terkait dengan Gunung Slamet sebagai kawasan Taman Nasional, kita sudah punya roadmap, itu yang penting," terangnya.
Di sisi lain, dirinya juga sudah menindak aktivitas tambang yang masa izinnya sudah kadaluwarsa. Ia juga berterima kasih ke masyarakat yang telah memviralkan aktivitas tambang tersebut.
"Saya mengucapkan terima kasih yang memviralkan, tetapi kita harus lebih bijaksana, ya. Viral itu apa? dan sudah kita tindak lanjuti, sebagian contoh misalkan yang viral kemarin ternyata oh izin tambangnya sudah kedaluwarsa. Oh, ternyata masih berlaku, cuman masyarakat menghendaki. Lah, kita harus memilah dan memilih mana yang menjadi kepentingan masyarakat," bebernya
"Mana kepentingan dari perizinan yang sudah berlaku, mana yang itu mempunyai akibat dari derupsi daripada kerusakan lahan. Sehingga ini harus kita rapatkan secara komprehensif dengan para bupati walikota di tempat kita," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah (Jateng) buka suara soal unggahan foto titik gundul di lereng Gunung Slamet yang disebut-sebut sebagai aktivitas tambang ilegal. Foto itu disebut sebagai foto lama dan kini kondisinya sudah kembali hijau.
Foto viral yang memperlihatkan titik gundul di lereng Gunung Slamet itu viral usai diunggah salah satu akun Instagram @purwokertoonline. Tampak dari video Google Earth, terdapat gurat cokelat menyerupai jalan di tengah hamparan hijau pegunungan.
"Gunung Slamet sedang jadi sorotan. Di tengah bencana di Sumatera, dugaan tambang di kawasan hutannya memunculkan tanda bahaya yang tak boleh diabaikan," tulis akun @purwokertoonline, Rabu (10/12/2025).
"Di tengah banjir dan longsor besar yang terjadi di Sumatera-yang bahkan membawa gelondongan kayu-muncul kabar dugaan aktivitas tambang di kawasan hutan Gunung Slamet. Beberapa akun, menunjukkan titik kerusakan di wilayah sekitar Gunung Slamet, Kekhawatirannya sama: kerusakan hutan bisa memicu bencana serupa di kemudian hari," lanjutnya.
Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan, Mahendra Dwi Atmoko, pun buka suara. Ia menegaskan apa yang terlihat di media sosial sebagian besar adalah foto lama yang diambil dari Google Earth pada 2018 dan bukan aktivitas tambang, melainkan bekas pembukaan akses jalan proyek panas bumi pada 2018.
"Itu sebenarnya gambar tahun 2018. Waktu itu pembukaan akses jalan proyek panas bumi. Sekarang sudah hijau lagi, sudah jadi rumput lah bahasanya," kata Mahendra saat dihubungi detikJateng.
Ia mengatakan masyarakat keliru ketika menyimpulkan pembukaan proyek jalan itu sebagai tambang di Gunung Slamet.
"Kalau dibilang tambang itu salah besar. Itu bukan tambang, tapi bukaan jalan proyek panas bumi. Kondisi existing sekarang sudah hijau lagi," tegasnya.
Simak Video "Video: DPR Apresiasi Pencabutan Izin 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat"
(afn/aku)