Aliansi Buruh di Jawa Tengah (Jateng) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebanyak 8,5-10,5 persen.
Pantauan detikJateng di Jalan Pahlawan, depan Gubernuran, ribuan buruh dari berbagai daerah itu membawa bendera, spanduk tuntutan, serta poster protes terkait rencana penetapan UMP 2025 dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan.
Beberapa poster itu bertuliskan 'Tolak Upah Murah, Buruh Jadi Sapi Perahan', 'Kerjone Leyeh-Leyeh, UMP Gak Ceto (Tidak Jelas)', 'Tolak UMK Murah'.
Massa buruh itu tampak berusaha masuk kantor gubernuran dan sempat menjebol gerbang. Mereka bersorak saat pagar di depan barisan aparat kepolisian itu akhirnya bisa roboh.
Massa terlihat kompak mengenakan seragam biru serta ikat kepala bertuliskan SPN. Bendera biru-putih berlogo Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan berbagai serikat pekerja dikibarkan.
Panglima Komando Aksi Nasional SPN, KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Nasional), dan Partai Buruh, Buya Fauzi mengatakan para buruh menuntut kenaikan UMP yang seharusnya diputuskan hari ini.
"Kami menuntut pemerintah menaikkan upah minimum minimal 8,5-10,5 persen. Mengapa angka itu muncul? Karena kita berdasarkan laju inflasi yang ada di angka 2,5 persen dan laju pertumbuhan ekonomi yang ada di angka 5,2 persen," kata Buya di depan Gubernuran, Senin (8/12/2025).
"Juga kita minta koefisien atau indeks tertentunya itu 1 persen. Indeks tertentu adalah salah satu presentasi penguat dari laju pertumbuhan ekonomi dan juga laju inflasi," lanjutnya.
Buya juga menyinggung RUU Ketenagakerjaan yang masih digodok DPR RI. Ia menegaskan aturan baru harus tanpa Omnibus Law Cipta Kerja, karena menurutnya sejak putusan MK 31 Oktober 2024, Omnibus Law sudah gugur dan tidak sah.
"Kita akan melawan dan akan melakukan mogok nasional jika RPP tentang pengupahan disahkan Menteri Tenaga Kerja. Seluruh kaum buruh menuntut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar segera memecat Menteri Tenaga Kerja RI sekarang juga," tegasnya.
Sejumlah buruh yang ikut turun dalam unjuk rasa itu juga menyampaikan keluhan mereka soal tingginya biaya hidup, sementara gaji mereka dirasa masih tidak cukup menghidupi keluarga.
Salah satunya Yanto (36), pekerja garmen dari Kabupaten Semarang, yang sudah datang sejak pukul 10.00 WIB dan ikut aksi sejak pukul 14.00 WIB siang tadi.
"UMK Kabupaten Semarang hanya sekitar Rp 2,7 juta, itu sangat kurang apalagi buat yang sudah punya keluarga," ungkap Yanto kepada detikJateng.
(apu/ams)