.webp)
Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Demak melakukan percepatan penerbitan rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk dapur Makan Siang Gratis (MBG).
Kepala Dinkesda Demak Ali Maimun mengatakan pihaknya perlu melakukan beberapa tahapan agar rekomendasi SLHS bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa terbit.
"Pertama adalah pelatihan penjamah makanan, kami bekerja sama dengan Bapelkes Jawa Tengah untuk menyelenggarakan pelatihan ini," ujar Ali, dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, Dinkesda Demak melalui Bagian Kesehatan Lingkungan akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL). Mereka juga dibantu beberapa pihak.
"Dari Puskesmas ada petugas higienis, sanitasi, kemudian ada ahli gizi, ada petugas surveillance, ditambah petugas Labkesmas memeriksa bagaimana kebersihan dari SPPG yang mau mengajukan permohonan," jelas Ali.
"Kita nilai layout-nya juga. Apakah sudah sesuai dengan yang di SOP yang ada pada BGN, mulai dari luasannya, kemudian penataan layout dari penerimaan bahan baku, penyimpanannya, pemrosesannya, hingga distribusinya," sambungnya.
Selain itu, Dinkesda Demak juga akan mengambil sampel air yang digunakan di SPPG dan sampel makanan. Para relawan SPPG juga tak luput diperiksa kesehatannya.
"Setelah tahapan itu, kita juga ambil sampel air. Karena ini sangat penting, mengandung e coli atau tidak, mengandung PB atau merkuri itu atau tidak," kata Ali.
"Kemudian juga sampel makanannya dicek serta untuk karyawannya kita lakukan pemeriksaan CKG, cek kesehatan gratis. Ada screening-screening," lanjutnya.
Dengan langkah-langkah yang sudah terukur ini, Ali berharap pihaknya dapat membantu SPPG dalam percepatan SLHS dengan profesional.
"Dinas Kesehatan tidak mempersulit di dalam percepatan SLHS Dapur MBG, kita mendukung percepatan tetapi dengan profesional, tetap memperhatikan kualitas," kata Ali.
Ali mengatakan saat ini, sudah ada 54 rekomendasi yang dikeluarkan Dinkesda. Adapun program ini dilakukan Dinkesda Demak sejak Oktober 2025 lalu.
"Sudah kita terbitkan rekomendasinya sekitar 54, selanjutnya sertifikatnya yang menerbitkan adalah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)," pungkasnya.
(akd/ega)
