Presiden Prabowo Subianto menerima uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi ekspor olahan kelapa sawit CPO dan turunannya. Total yang dikembalikan menyentuh Rp 13,2 triliun. Prabowo bilang uang itu bisa untuk merenovasi 8 ribu sekolah atau untuk membangun 600 kampung nelayan.
Dilansir detikNews, Prabowo menyoroti besarnya pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.
"Rp 13 T ini kita bisa memperbaiki merenovasi 8 ribu sekolah lebih," kata Prabowo di gedung utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Menurut Prabowo, uang sebanyak itu juga bisa untuk membangun kampung nelayan. Menurutnya, pembangunan satu kampung nelayan membutuhkan anggaran Rp 22 miliar.
"Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya Rp 22 miliar. Jadi Rp 13 triliun ini kita bisa membangun 600 kampung nelayan," ujar Prabowo.
Prabowo menjelaskan, 1 kampung nelayan bisa diisi oleh 2 ribu kepala keluarga. Jika ditotal dengan anak dan istri, maka satu kampung nelayan diisi 5 ribu orang.
"Kalau dikali seribu (target kampung nelayan di 2026), itu 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak," ucapnya.
Diketahui, Kejagung telah menyita uang senilai Rp 13 triliun terkait kasus korupsi persetujuan ekspor CPO minyak kelapa sawit periode 2021-2022.
Direktur Penuntut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Sutikno menyebut penyitaan itu dilakukan usai menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari tersangka korporasi Wilmar Group.
Sutikno menyebut uang itu diterima dari lima korporasi yang merupakan anak usaha Wilmar yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia.
Simak Video "Video: Kecelakaan Karambol di Tol Gayamsari Semarang, 8 Orang Terluka"
(dil/apu)