.webp)
Massa santri menggeruduk rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kawasan Cimbuleuit, Kota Bandung, sore tadi. Aksi ini dilakukan sebagai protes dari ucapan anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya yang merupakan istri Ridwan Kamil.
Dilansir detikJabar, Atalia sempat meminta pemerintah mengkaji ulang terkait pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo menggunakan APBN. Apa yang disampaikan Atalia tersebut memicu reaksi dari sejumlah santri.
Mereka pun mendatangi rumah Ridwan Kamil. Terpantau sejumlah santri datang sekitar pukul 15.25 WIB dengan menggunakan mobil dan longmarch menuju rumah mantan Gubernur Jabar tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada satu mobil komando datang ke lokasi kejadian. Massa aksi juga membawa spanduk dan poster tuntutan.
"Inallilahi Wainailaihi Rojiun," teriak massa aksi, Selasa (14/10/2025).
Setibanya di depan rumah Ridwan Kamil, para santri menyampaikan aspirasinya. Mereka menyinggung mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Atalia.
"Pernyataannya sensitif bagi pesantren dan para santri. Sejarah peradaban bangsa Indonesia merupakan peradaban yang dijalankan pesantren," teriak orator.
"Pesantren simbol peradaban yang menjaga moral dan etik. Beberapa waktu ke belakang ada salah satu pejabat negara dalam hal ini anggota DPR RI, penyampaian dan statemen terkait penggunaan APBN untuk perbaikan sarana pesantren, bagi beliau itu tidak bisa digunakan, padahal bahwa pesantren punya sumbangsih besar untuk negara," tambah orator.
Lebih lanjut orator menyampaikan, negara harus menjamin pendidikan bagi warganya. Dengan adanya statemen dari Atalia justru menjadi pertanyaan tersendiri negara terhadap rakyatnya.
"Negara harus menjamin masyarakat dan rakyatnya terjaga, tapi atas penyampaian Ibu Atalia menuai pertanyaan yang besar bagaimana tanggung jawab terhadap rakyatnya, padahal sumbangsih santri dan pesantren sangat besar," terang orator.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Atalia mendesak pemerintah mengkaji ulang penggunaan dana APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo. Atalia menilai mekanisme penggunaan APBN harus jelas dan adil.
"Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial," kata Atalia kepada wartawan, Jumat (10/10) lalu.
(apl/dil)
