.webp)
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan besarnya kerugian yang harus ditanggung pemerintah akibat aksi ricuh di pengujung Agustus lalu. Menurutnya, kerugian tembus hingga angka Rp 1,2 triliun.
Adapun kerugian ini jauh di atas prediksi yang sempat dibuat beberapa hari lalu. Sebelumnya dia memprediksi kerugian negara mencapai Rp 900 miliar.
Hal ini disampaikan Menteri PU, Dody Hanggodo saat meninjau kantor DPRD Brebes, Minggu (7/9) siang. Menteri PU sengaja meninjau kantor DPRD Brebes, karena menjadi salah satu bangunan yang terdampak kerusuhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Dody Hanggodo menjelaskan kerusakan akibat aksi massa sebagian besar dialami oleh gedung DPRD baik kabupaten maupun provinsi. Kerusakan yang ditimbulkan bervariasi, mulai dari berat sampai ringan. Untuk kerusakan berat, ada pada Kota Pekalongan, Kediri dan Makasar.
"Kerugian sementara Rp 900 miliar di seluruh Indonesia, tapi setelah kita hitung dengan cermat dan diskusi dengan teman teman di Kemendagri itu lebih, sekitar Rp 1 triliun ampai 1,2 triliun," kata dia di Brebes, Minggu (7/9/2025).
Adapun kerugian tersebut merupakan kerugian yang dialami oleh pemerintah daerah dan kementerian akibat kerusakan gedung pemerintah maupun fasilitas umum. Angka Rp 1,2 triliun belum termasuk kerusakan kantor dan aset Polri yang juga menjadi sasaran aksi massa.
"Kerugian itu belum termasuk polres karena Polri akan menghitung sendiri," kata dia.
kerusakan akibat aksi massa sebagian besar dialami oleh gedung DPRD baik kabupaten maupun provinsi. Kerusakan yang ditimbulkan bervariasi, mulai dari berat sampai ringan. Untuk kerusakan berat, ada pada Kota Pekalongan, Kediri dan Makasar.
"Sebagian besar gedung DPRD, kerusakan ringan sampai sedang. Kalau yang berat seperti di Kota Pekalongan, Kediri dan Makassar. Solo termasuk sedang," ujar Hanggodo usai meninjau ruang rapat korban kerusuhan.
Selain gedung dewan, lanjut Hanggodo, kerusuhan juga menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum seperti MRT, halte dan gerbang tol.
"Kalau di Jakarta, banyak fasilitas publik seperti MRT, gerbang tol, halte yang rusak. Kalau di daerah sebagian besar kantor dprd. Pekalongan itu kebetulan DPRD nya nempel sama kantor walikota sehingga ikut dirusak," beber Hanggodo.
Sempat Dihitung Rp 900 Miliar
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebelumnya sempat menyebut akan mengalokasikan anggaran hampir Rp 900 miliar untuk memperbaiki fasilitas umum (fasum) hingga gedung instansi pemerintahan yang terdampak demo massa pada pekan lalu.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, anggaran tersebut berasal dari dana darurat. Dana itu akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur terdampak di seluruh Indonesia.
"Biayanya total (perbaikan) seluruh Indonesia kemarin kita hitung, hampir sekitar Rp 900 miliar. Hampir ya, total Rp 800 sekian. Mulai dari ringan, berat dan sedang," kata Dody, ditemui di Gerbang Tol (GT) Pejompongan, Jakarta Pusat, dilansir detikFinance pada Selasa (2/9/2025).
Beberapa infrastruktur yang disoroti Dody antara lain seperti Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi Surabaya yang rusak berat, bahkan terbakar habis. Kerusakan infrastruktur imbas demo terjadi setidaknya di 19 provinsi.
(ahr/ahr)
