.webp)
Pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8), menjadi pemacu semangat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat pembangunan, terutama dalam pengentasan kemiskinan.
"Dalam rangka peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka, tadi sudah disampaikan pidato oleh Ketua MPR, DPR, dan Presiden. Otomatis memberikan semangat kepada daerah-daerah untuk lebih bisa membangun daerahnya," kata Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto.
Ia mengatakan, pesan Presiden untuk menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen menjadi tantangan yang harus diperjuangkan bersama-sama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi sudah bisik-bisik dengan Gubernur, ini akan kita perjuangkan walaupun tantangannya berat. Ini harus kita laksanakan, karena mereka (masyarakat miskin) adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan sama, mungkin nenek atau kakeknya dulu juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia," lanjutnya.
Sumanto menegaskan upaya itu perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, melibatkan gubernur, DPRD, ASN, masyarakat, hingga pelaku usaha.
"Ini harus betul-betul kita lakukan, perjuangan, supaya kehidupan lebih layak lagi," tegasnya.
Senada, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan pentingnya kerja kolaboratif, khususnya di Jawa Tengah, untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut.
"Ini adalah tugas dan tantangan kita bersama. Kita punya motto bahwa kerja kita bukan superman, bukan one man show, tetapi super team-bersama-sama," katanya.
Menurutnya, indikator kemiskinan seperti pendidikan, bantuan sosial, penyerapan tenaga kerja, dan kesehatan harus dikeroyok bersama oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi terkait, dan pengusaha. Program yang dijalankan harus tepat sasaran dan langsung berdampak bagi masyarakat.
"Artinya program-program yang tepat sasaran, langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan langsung berdaya guna saat itu. Setiap triwulan kita evaluasi, apakah dari miskin P1 bisa meningkatkan P2, kalau bisa menjadi P3 atau potensi miskin. Kalau perlu tidak ada (kemiskinan)," jelasnya.
Pemprov Jateng mencatat penurunan persentase penduduk miskin pada Maret 2025 menjadi 9,48 persen, turun 0,10 persen poin dari September 2024.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah graduasi kemiskinan ekstrem di Brebes, di mana warga dinyatakan sudah naik kelas dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
"Nanti akan kita teruskan kepada seluruh bupati lain agar segera dilakukan graduasi," ucapnya.
Selain pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Pemprov Jateng telah memperbanyak sekolah vokasi dan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mencetak tenaga kerja sesuai kebutuhan investasi di wilayah masing-masing.
Poin pidato Presiden lainnya yang disorot Luthfi adalah swasembada pangan. Pemprov Jateng menargetkan seluruh infrastruktur pendukung selesai pada 2025, sehingga 2026 dapat fokus menggenjot swasembada pangan. Kontribusi Jateng untuk stok pangan nasional juga termasuk yang tertinggi di Indonesia.
Untuk mengendalikan fluktuasi harga bahan pokok di pasaran, Pemprov Jateng telah menjalankan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar bekerja sama dengan BUMD dan Bulog.
Sebagai informasi, agenda mendengarkan pidato kenegaraan itu juga dihadiri Wakil Gubernur Taj Yasin dan Sekretaris Daerah Jateng Sumarno.
(ega/ega)
