.webp)
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), angkat bicara soal narasi yang menuding Demokrat terkait dengan polemik ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo (Jokowi). Ibas menegaskan Demokrat tidak ada kaitan antara partainya dengan polemik ijazah palsu Jokowi.
Ibas menilai narasi yang mengkaitkan Demokrat sebagai partai biru mendalangi isu itu sebagai fitnah keji dan berpotensi menyesatkan publik.
"Kami dari Partai Demokrat menanggapi dengan tegas tuduhan bahwa 'partai biru' adalah dalang di balik isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Tuduhan ini adalah fitnah keji, tidak berdasar, dan merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap institusi politik yang sah. Kami menolak keras segala bentuk politisasi kebohongan demi kepentingan sempit," tegas Ibas dalam pernyataannya kepada wartawan, Selasa (29/7/2025) dilansir detikNews.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut Ibas menyampaikan, Demokrat tidak ada kaitan dengan isu ijazah palsu. Waketum Partai Demokrat ini juga menegaskan Roy Suryo sebagai pihak yang tak percaya keaslian ijazah Jokowi sudah bukan lagi kadernya sejak 2019.
"Partai Demokrat tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan isu tersebut. Saudara Roy Suryo bukan lagi bagian dari Partai Demokrat sejak tahun 2019. Pernyataannya adalah sikap pribadi dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan partai," lanjutnya.
Ibas menyebut upaya mengaitkan Partai Demokrat dengan isu ijazah palsu sebagai bagian dari manuver politik yang tidak sehat. Ia menilai narasi yang mengaitkan Demokrat dengan hal itu berpotensi memecah belah bangsa.
"Upaya untuk mengaitkan Demokrat dengan isu ini adalah manuver politik kotor yang berpotensi memecah belah bangsa, menyesatkan publik, dan mencederai nilai-nilai demokrasi," ujarnya.
Wakil Ketua MPR RI Fraksi Demokrat itu meminta seluruh pihak berhenti menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Ia berharap tidak ada ruang untuk adu domba juga penggiringan opini di publik.
"Kami meminta kepada semua pihak untuk berhenti menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Jika ada permasalahan hukum terkait dokumen atau identitas pribadi siapa pun, serahkan dan percayakan sepenuhnya kepada institusi penegak hukum, bukan pada opini liar dan framing media sosial," beber Ibas.
"Kami mendukung demokrasi yang sehat, beradab, dan berlandaskan kebenaran serta keadilan. Kami juga mendorong Presiden Jokowi dan pihak-pihak terkait untuk membuka ruang klarifikasi secara baik agar tidak ada ruang bagi adu domba, fitnah, dan penggiringan opini sesat," sambungnya.
Ibas menambahkan, partainya tengah mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang secara sengaja mencemarkan nama baik. Ibas menilai tudingan tersebut tak berdasar.
"Demokrat akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap siapa pun yang dengan sengaja mencemarkan nama baik partai kami melalui narasi-narasi palsu dan manipulatif," ungkapnya.
(apl/aku)
