.webp)
Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf menggelar pertemuan bersama Deputi Menteri Haji Arab Saudi. Pria yang akrab disapa Gus Irfan itu menyinggung kuota haji Indonesia berpotensi berkurang hingga 50 persen pada 2026.
Gus Irfan menerangkan, wacana penyusutan kuota haji untuk Indonesia itu berasal dari pihak Arab Saudi. Sebab itu pihaknya berupaya bernegosiasi dengan pihak Arab Saudi.
"Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji untuk tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan," kata Gus Irfan di Jeddah, Selasa (10/6/2025), seperti dikutip dari detikHikmah, Rabu (11/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, BP Haji dan Deputi Menteri Haji Arab Saudi juga membahas soal evaluasi haji 2025 dan persiapan kick-off persiapan haji 2026. Mereka turut membicarakan soal ketidakpastian kuota haji Indonesia pada 2026.
Hingga saat ini, Kementerian Haji Arab Saudi belum mengambil keputusan soal kuota resmi haji untuk Indonesia menyusul sejumlah situasi pada haji 2025.
"Kuota haji Indonesia untuk tahun depan belum ditentukan. Biasanya, angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai," ungkap Gus Irfan.
Untuk Persiapan haji tahun depan, Pemerintah Arab Saudi mendorong task force dibentuk bersama Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan data jemaah yang akurat, terutama soal kesehatan (istita'ah), penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Dari diskusi tersebut, kurangnya transparansi data kesehatan jemaah haji disorot Pemerintah Arab Saudi.
"Ada yang meninggal bahkan saat masih di pesawat. Why do you bring people to death here?" ungkap perwakilan Saudi.
Sementara itu, Pemerintah Arab Saudi menerapkan beberapa kebijakan baru. Salah satunya yakni dibatasinya jumlah syarikah menjadi maksimal dua perusahaan, pengawasan standar hotel, porsi makan, pengetatan standar kesehatan jemaah, dan jumlah kasur per jemaah.
Perlu diketahui, task force Indonesia-Saudi bakal mengontrol sejumlah hal itu. Selanjutnya, pelaksanaan dam haji hanya diperbolehkan di dua tempat oleh Pemerintah Saudi. Dua tempat tersebut yakni di negara asal atau di Saudi melalui perusahaan resmi yang ditunjuk kerajaan, yakni Ad-Dhahi.
Sanksi bakal diberikan kepada siapapun yang melanggar kebijakan itu.
(dil/afn)
