.webp)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi kepada kepala daerah dari PDIP untuk menunda mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Begini respons Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto terkait instruksi Megawati itu.
"Mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00. Jam 15.00 maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir, berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja," kata Bima Arya di dalam jumpa pers di Media Center Magelang Retret, Jumat (21/2/2025).
"Nah, setelah itu baru kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran. Dan apa kebijakan dari Mendagri, Akmil, dan Lemhanas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir itu," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait arahan dari DPP PDI Perjuangan tersebut, katanya, statement akan disampaikan setelah memiliki data yang lengkap.
"Sekarang kan belum ada datanya. Belum ada yang datang di sini. Nanti begitu datanya sudah lengkap, baru kami akan sampaikan pernyataan tadi yang disampaikan oleh teman-teman," tegasnya.
Politisi PAN tersebut menambahkan, ini adalah program rutin yang memang diselenggarakan untuk kepala daerah.
"Saya jadi Wali Kota itu ikut Lemhanas, ikut Mendagri. Dan ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," kata dia.
"Jadi ada landasan hukumnya, ada pembinaan, ada pengawasan, ada peningkatan kapasitas para aparatur di daerah. Jadi Undang-Undang mengamanatkan itu dan mengenai pemilihan lokasi ini menyesuaikan saja. Kalau biasanya di BPSDM, biasanya di Lemhanas, lebih dari 1 bulan. Nah, ini dipadatkan 7 hari di sini. Jadi secara teknis setiap periode itu menyesuaikan saja," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, dikutip dari detikNews, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.
Dirangkum detikcom, Jumat (21/2), Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).
"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis poin pertama instruksi tersebut.
Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retret.
"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.
Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.
"2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," bunyi poin kedua.
(aku/afn)
