.webp)
Organisasi pemerintah desa, kepala desa dan perangkat desa menggelar peringatan Hari Desa 2025 di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten. Forum yang dihadiri ribuan orang itu memberikan enam catatan untuk disampaikan kepada pemerintah.
Acara itu juga dihadiri oleh Kepala Badan Pelaksana Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana hingga Gubernur Jateng terpilih Ahmad Luthfi. Acara peringatan Hari Desa 2025 di Desa Ponggok, Klaten berlangsung satu hari. Utusan dari berbagai wilayah, Jawa dan luar Jawa hadir di lokasi.
Di puncak acara dibacakan deklarasi Piagam Ponggok yang dibaca semua peserta. Juga diberikan penghargaan untuk sejumlah pejabat negara. Mantan presiden RI SBY dan Jokowi yang awalnya dikabarkan diundang akhirnya tidak datang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam acara tersebut, Ketua DPP Desa Bersatu Muhammad Asri Anas memberikan enam catatan kepada pemerintah. Hal yang menjadi catatan berupa dukungan dan kritik kepada pemerintah.
"Melalui kesempatan ini kami ingin memberikan catatan melalui hari ulang tahun desa ini, kami berharap Pak Gubernur bisa melaporkan ke Mendagri. Dan Mas Budiman (Budiman Sudjatmiko) sebagai kepala badan untuk menyampaikan ke Presiden. Yang pertama, kami minta secepatnya diterbitkan Peraturan Pemerintah terhadap lahirnya UU 3 tahun 2024 (tentang Desa), ini belum ada," ungkapnya saat Peringatan Hari Desa 2025 di aula Desa Ponggok, Rabu (15/1/2025) siang.
Kemudian, dia menyebut Desa Bersatu berkomitmen mendukung swasembada pangan dengan penguatan lahan potensial desa. Ketiga, pihaknya juga mendukung program makan bergizi gratis.
Pihaknya juga menyatakan mendukung program 3 juta rumah. Selanjutnya, DPP Desa Bersatu meminta pengelolaan yang proporsional dana desa.
"Kelima, kami meminta pemerintah untuk memberikan kewenangan proporsional pemerintah dan masyarakat desa dalam menentukan sendiri dana desa. Jadi ini keluhan, sekarang masih 70 persen dana desa diatur pemerintah pusat, kalau 70 persen diserahkan secara musyawarah kami yakin desa bisa maju, bisa menentukan sendiri apa yang akan dibangun," papar Asri Anas.
Selain itu, sebut Asri Anas, pihaknya meminta Mendagri membuat juknis Hari Desa. Dia mengkritik Kemendagri dan Kemendes yang membuat acara sendiri-sendiri.
"Jangan seperti sekarang mohon maaf, Kemendes buat acara sendiri, Kemendagri buat acara sendiri jadi bingung orang, kami organisasi desa bingung mau hadir yang mana, akhirnya kami buat sendiri," kata Asri Anas.
"Terakhir kami meminta agar pendamping desa adalah mereka putra-putra desa terbaik, sarjana desa, dan kami meminta jangan lagi pendamping desa dibagi-bagi seperti jatah partai politik. Penutup, komitmen kami satu harus sinergi dan tidak boleh bertentangan dengan pemerintah, haram hukumnya organisasi desa berhadapan dengan pemerintah," pungkas Asri Anas.
(afn/apl)
