.webp)
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi bagian dari partainya.
Dia menilai bahwa di PDIP, siapa yang tidak taat keputusan partai akan dianggap bukan kader. Meski begitu, dia menilai perlu ada SK resmi.
"Ya biasanya, di PDI Perjuangan kalau tidak mengikuti keputusan partai, ya dianggap sudah tidak. Memang PDI Perjuangan perlu memberikan sebuah surat keputusan (SK) resmi itu aja," kata Ganjar saat diminta tanggapan terkait pernyataan Hasto, di Museum dan Kampung Seni Borobudur Magelang, Sabtu (7/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu seperti yang dilakukan PDIP kepada Effendi Simbolon dan Maruarar Sirait atau Ara. Dia kemudian menyinggung sikap Ara yang dinilai gentle karena telah mengembalikan KTA.
"Tapi karena ini (keluarga Jokowi) tidak ada yang mengembalikan dan sebagainya. Menurut saya, partai harus bersikap sesegera mungkin dan ini pernah saya sampaikan dengan (salah satu podcast) waktu itu. Bisa meminta untuk diberhentikan dengan hormat, apapun beliau (Jokowi) pernah punya jasa sama kita," ujar Ganjar yang mantan Gubernur Jateng, itu.
Namun, bila itu tidak dilakukan, Ganjar menyebut PDIP juga bisa mengambil keputusan lebih.
"Problemnya kan di terakhir-terakhir ini saja, dulu kan tidak banyak problem sebenarnya. Jadi, kita menghormati, maka dengan hormat, kecuali beliau tidak mau (diberhentikan dengan hormat) dan kita bisa mengambil keputusan lebih dari itu," pungkasnya.
Hasto Sebut Jokowi Bukan Lagi Bagian PDIP
Sebagaimana dikutip dari detikNews, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara soal status keanggotaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hasto menegaskan Jokowi sudah bukan lagi merupakan kader PDI Perjuangan.
Hal itu disampaikan Hasto dalam jumpa pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hasto menyebut keluarga Jokowi pun sudah bukan lagi bagian dari partainya.
"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto, Rabu (4/12)
Hasto lantas menjelaskan alasan di balik penegasan itu. Dia menyebut apa yang dilakukan Jokowi sudah tidak senada dengan cita-cita partai berlogo banteng itu.
"Karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun republik ini, sudah tidak lagi sejalan di dalam pembicaraan dan praktik-praktik politiknya," ungkap Hasto.
"Sehingga itulah yang terjadi dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti," lanjut Hasto.
Meski begitu, Hasto mengatakan, pihaknya tak akan kehilangan gagasan-gagasan ideal bahwa seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin. Dia mengaku pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat mengenai hal itu.
"Kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan mengubahkan cita-cita yang membentuknya," imbuh Hasto.
(afn/afn)
