.webp)
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Darori Wonodipuro, menegaskan perdagangan karbon merupakan salah satu komponen penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Menurutnya, regulasi yang ada saat ini masih parsial dan perlu penguatan agar bisa lebih efektif dalam mengurangi emisi karbon dan melestarikan lingkungan.
Tokoh Gerindra Jawa Tengah ini menjelaskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024-2029 sedang mempersiapkan pembentukan Undang-Undang baru yang akan memperkuat sistem perdagangan karbon di Indonesia.
Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif sehingga dapat mendukung upaya mitigasi perubahan iklim secara lebih terarah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengaturan tentang perdagangan karbon sudah ada, namun sifatnya masih parsial. Kami di DPR RI berkomitmen mendorong lahirnya undang-undang yang lebih menyeluruh dan komprehensif," ungkap Darori dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).
Pembentukan undang-undang baru ini diharapkan tidak hanya mendukung komitmen internasional Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim, tetapi juga mampu menciptakan sistem perdagangan karbon yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Dengan regulasi yang terpadu, DPR RI berharap perdagangan karbon bisa menjadi salah satu alat penting dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah terjadinya bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan.
Selain fokus pada perdagangan karbon, Darori juga menekankan bahwa DPR RI akan memperhatikan isu-isu lingkungan lainnya. Salah satu fokus utama DPR adalah konservasi keanekaragaman hayati serta peningkatan pengelolaan sampah di berbagai daerah. Menurutnya, isu lingkungan harus ditangani secara menyeluruh agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Silverius Oscar Unggul, memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta DPR dalam mendorong percepatan regulasi perdagangan karbon.
Namun, ia juga menekankan pentingnya mempercepat proses perizinan terkait lingkungan dan memperkuat koordinasi lintas kementerian agar langkah-langkah mitigasi iklim dapat berjalan lebih efisien.
Urgensi perdagangan karbon dan mitigasi perubahan iklim ini muncul di tengah sorotan global terhadap pentingnya perlindungan lingkungan.
Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tutupan hutan terbesar di Asia Tenggara, memiliki peran kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem global dan mengurangi emisi karbon yang berdampak langsung pada krisis iklim dunia.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh DPR dan KLHK, diharapkan Indonesia dapat menjadi contoh negara yang mampu mengimplementasikan perdagangan karbon yang efektif dan menyeluruh, demi kesejahteraan lingkungan dan masyarakat di masa depan.
(anl/ega)
