.webp)
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu jadi sorotan setiap gelaran Pilkada. Guna memastikan jajaran ASN netral, Desk Pilkada Klaten bersama Bawaslu Klaten pun memberi edukasi terkait netralitas ASN.
Sosialisasi netralitas ASN digelar melalui program Ngobrol Pintar Kepegawaian (Ngopi Kawan) milik Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Klaten. Kegiatan itu dikemas menjadi podcast yang disiarkan lewat Youtube dan platform Zoom.
Ngopi Kawan yang diikuti ratusan ASN di lingkungan Pemkab Klaten itu menghadirkan dua narasumber, Sekretaris Desk Pilkada Nur Tjahjono Suharto dan Ketua Bawaslu Klaten Arif Fatkhurrokhman. Nur memberikan materi terkait desk Pilkada dan Arif terkait netralitas ASN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perlu kami sampaikan bahwa Desk Pilkada adalah dukungan elemen satuan kerja Pilkada yang dibentuk atas amanat dari Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung kelancaran Pilkada serentak," kata Nur di Kantor BKPSDM Klaten, Selasa (24/9/2024).
Ia mengatakan, Desk Pilkada yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten Jajang Prihono itu akan bertugas mengawal keberjalanan Pilkada Klaten 2024. Ini menjadi upaya untuk memastikan seluruh ASN netral tanpa memihak satu pasangan calon (paslon) tertentu.
Lewat Ngopi Kawan, Desk Pilkada Klaten memberikan rambu-rambu kepada jajaran ASN terkait hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan selama gelaran Pilkada 2024.
"Harapan kami para ASN Kabupaten Klaten tahu persis harus bagaimana. Sebagai ASN apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan, supaya tidak melanggar aturan," tuturnya.
Nur menjelaskan, Desk Pilkada akan memastikan Pilkada lancar, lewat empat faktor sukses Pilkada. Mulai dari partisipasi masyarakat yang tinggi, setiap tahapan nanti berjalan dengan lancar, terjaganya iklim yang kondusif, serta pemerintah dan pelayanan masyarakat berjalan tanpa gangguan.
Ketua Bawaslu Arif pun mengingatkan jajaran ASN untuk bersikap netral dengan tidak menunjukkan ekspresi dukungan kepada salah satu paslon. Seperti dengan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) atau menghadiri kampanye untuk mendengarkan visi-misi.
"Jadi misalkan dia hadir, harus digugurkan dengan hadir di kegiatan kampanye paslon yang lain juga," jelasnya.
"Ingat masih ada debat publiknya KPU, jadi kami harapkan temen-temen ASN bisa pakai media itu saja kalau cuman ingin mendengarkan visi misi," sambungnya.
Selain itu, jajaran ASN juga tidak diperbolehkan menyampaikan dukung dengan mengunggah di media sosial, memberi komentar, atau sekadar menyukai unggahan.
"Memberikan dukungan di media sosial tidak hanya meng-upload gambar atau berkomentar. Bahkan memberi like itu juga," tuturnya.
Ia pun meminta masyarakat untuk turut serta mengawasi netralitas ASN dan melaporkan ke Bawaslu terkait penemuan pelanggaran selama Pilkada 2024. Pelanggaran itu pun dapat dilaporkan melalui media sosial Bawaslu.
"Harapan kami ke depan kondisi Pilkadanya ini tidak ada atau minim pelanggaran. Pilkadanya juga berintegritas. Dan kita bisa mendapat pemimpin yang benar-benar kita inginkan," jelasnya.
(prf/ega)
