.webp)
"Kami menuntut dengan legowonya kades untuk mundur. Kami berharap juga semua BPD Desa Wuled untuk mundur, kalau tidak mundur kami akan mengerahkan lebih banyak lagi," kata warga setempat, Budi Pranoto (61), Rabu (18/9/2024).
Budi menyebut banyak penyimpangan yang diduga dilakukan oleh Kades. Dari dugaan penjualan tanah kas desa, keterlambatan pembayaran PBB, hingga penghentian event sepakbola.
"(Kades) Wasduki sudah membuat kegaduhan di Wuled. Maka tuntutan final kami tetap, yakni dia harus mundur. Aksi seperti ini akan terus kami lakukan sampai dia mundur," ucap koordinator aksi, Zaenal.
"Penjualan tanah kas desa itu hanya salah satu dari sekian banyak bobroknya kinerjanya. Ada sederet persoalan menonjol lain yang diresahkan warga. Di antaranya tidak adanya transparansi di setiap proyek yang berjalan di Wuled, hingga sikap arogan dan angkuh sang Kades," tambahnya.
Dalam aksi ini warga juga membawa sejumlah poster berisi tuntutan mereka. Aksi tersebut sempat mendapat tentangan dari massa pendukung kades.
Kedua kubu berhadap-hadapan hingga sempat terjadi adu mulut. Beruntung, petugas kepolisian langsung membuat barikade sehingga situasi kembali kondusif.
Usai melakukan orasi di depan balai desa, dilakukan upaya mediasi antara warga dengan pihak desa dan didampingi petugas kepolisian.
Kuasa hukum warga dari LBH Adhyaksa, Imamul Abror, mengungkapkan hasil pertemuan tidak memuaskan warga. Atas kesepakatan warga, pihaknya akan melanjutkan proses protes warga ini ke ranah formal dengan menyurati Inspektorat hingga ke Bupati Pekalongan.
"Banyak penyelewengan, banyak hal-hal yang tidak melibatkan warga. Bahkan sampai laporan pertanggungjawaban (LPJ) pun warga meminta, juga tidak diberikan dengan alasan tidak masuk akal," ucapnya.
Dikonfirmasi, Kades Wuled, Wasduki Djazuli, mengapresiasi aspirasi dan kritik warga. Namun pihaknya membantah adanya jual-beli tanah bengkok atau aset desa apapun. Diakuinya, dari tanah bengkok memang ada satu yang belum ada sertifikatnya.
"Ada satu yang belum bersertifikat (lapangan lama), tapi ada bangunan KUD dan Puskesmas. Nanti kalau saya sertifikat-kan, jadi sertifikat di dalam sertifikat," tuturnya.
Sementara itu, terkait tuntutan warga yang meminta ia mundur dari jabatannya, tidak akan dipenuhinya. "Tuntutan yang meminta saya mundur itu tidak akan saya penuhi, karena semua ada mekanismenya. Bahwa orang harus mundur itu kan ada aturannya, ada mekanismenya," jelasnya.
(aku/ahr)
