.webp)
Sebuah prestasi kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten. Kali ini, Kabupaten Bersinar mendapat penghargaan dari Indonesia Institute for Public Governance (IIPG) berkat penerapan tata kelola berkelanjutan.
Dalam ajang penghargaan bertajuk Anugerah Negeri 2024 yang digelar di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (5/9/2024) itu, Pemkab Klaten diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi (Bapperida) Klaten Pandu Wirabangsa. Pemkab Klaten menerima penghargaan kategori gold sebagai pemerintah daerah dengan kinerja dan governansi yang sangat memuaskan.
"Tentu kaget juga mendapatkan apresiasi yang menurut saya penghargaan bergengsi dari komposisi personel aspek penilaian juri," kata Pandu saat dihubungi awak media, Selasa (10/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pandu mengatakan penghargaan tersebut pun memacu Pemkab Klaten untuk terus menghadirkan tata kelola publik yang lebih baik.
Pandu menjelaskan salah satu poin penilaian yakni terkait program inovasi daerah. Poin tersebut, sudah lama dibangun Pemkab Klaten sejak menerima Innovative Government Award (IGA) 2023.
"Penghargaan itu menjadi tantangan besar bagi kami menumbuhkan inovasi di lembaga pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten hingga sampai ke desa-desa serta sekolah," jelasnya.
"Di tingkat kabupaten Klaten sendiri setiap tahun ada Klaten Innovation Award, yang menjadi salah satu pemacu untuk menghadirkan inovasi yang muaranya sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan publik," sambungnya.
Ia berharap penghargaan dalam Anugerah Pandu Negeri 2024 itu nantinya dapat berdampak positif dan terus memacu jajaran pegawai di Pemkab Klaten untuk terus menghadirkan tata kelola publik yang lebih baik.
Ketua IIPG, Rudiantara menjelaskan ada dua kriteria penilaian yakni aspek kinerja dan governani. Aspek governansi yang terdiri dari tata kelola keuangan, indeks refornasi birokrasi, korsupgah KPK. Sementara aspek kinerja antara lain PDRB, IPM, maupun program inovasi daerah.
"Aspek tata kelola pemerintahan atau governansi menilai perolehan opini wajar tanpa pengecualian, indeks reformasi birokrasi KemenPAN-RB," paparnya.
"Menggambarkan tingkat upaya pembaharuan atau pembenahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama aspek kelembagaan," imbuh dia.
Anugerah tersebut pun diharapkan mampu memberi semangat kepada pemerintah daerah yang memperoleh penghargaan.
(akd/akd)
