Mengenal IKN, Lokasi Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) terasa berbeda. Sebab, negara menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Meski selalu menjadi perbincangan hangat belakangan ini, apakah detikers sudah tahu apa itu IKN?

Singkatnya, IKN merupakan ibu kota Indonesia yang baru dan letaknya berada di Pulau Kalimantan. Pembangunan IKN dilakukan dengan sebuah misi yang besar, yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Penasaran dengan IKN, detikers? Mari simak informasi lebih lengkapnya berikut ini!

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Apa Itu IKN?

Dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.

IKN akan menggantikan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan digunakan pertama kali untuk upacara pada 17 Agustus 2024, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dilansir detikNews, IKN terletak di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

Sejarah IKN

Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, gagasan pemindahan ibu kota negara pertama kali muncul dari Presiden Soekarno pada 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai calon ibu kota baru karena letaknya yang strategis di tengah kepulauan Indonesia dan luas wilayahnya yang memadai.

Soekarno ingin membuktikan bahwa Indonesia mampu membangun sebuah ibu kota modern. Namun, rencana ini tidak pernah terwujud, dan akhirnya pada 22 Juni 1964, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota melalui UU Nomor 10 tahun 1964.

Pada masa Orde Baru, wacana pemindahan ibu kota kembali mencuat pada tahun 1990-an dengan Jonggol sebagai calon lokasi baru. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melihat kebangkitan wacana ini karena permasalahan kemacetan dan banjir di Jakarta.

Tiga opsi muncul saat itu, yaitu mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan dengan perbaikan, tetap menjadikan Jakarta sebagai ibu kota tetapi memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi lain, atau membangun ibu kota baru.

Pemindahan IKN akhirnya benar-benar serius ditangani oleh Presiden Joko Widodo. Pada 29 April 2019, Jokowi menetapkan keputusan untuk memindahkan ibu kota keluar Pulau Jawa, yang kemudian dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024.

Pada 18 Januari 2022, Indonesia mencatat sejarah baru ketika RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI dan Pemerintah. Dengan undang-undang ini, Indonesia akan memiliki ibu kota baru yang akan menggantikan Jakarta.

Tujuan IKN

Kemudian, apa tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan Ibu Kota Nusantara? Dirangkum dari laman resmi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berikut ini adalah beberapa tujuan pembangunan IKN selengkapnya.

1. Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Pemindahan IKN bukan hanya memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tetapi juga bertujuan untuk memastikan tercapainya visi Indonesia Emas Tahun 2045.

2. Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Dengan membangun IKN, pemerintah ingin menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Indonesia bagian timur, yang selama ini hanya menyumbang sekitar 15% terhadap perekonomian nasional.

3. Mendorong Transformasi Ekonomi

IKN dirancang untuk menjadi superhub dengan enam kluster ekonomi utama dan dua kluster pendukung yang akan mendukung transformasi ekonomi nasional.

4. Mewujudkan Tata Kelola Wilayah yang Lebih Baik

Pemindahan IKN juga dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota agar lebih sesuai dengan tujuan bernegara, seperti melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Membangun Kota yang Layak Huni, Humanis, dan Berkelanjutan

IKN dirancang sebagai kota yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan, dengan fokus pada kerekatan sosial, interaksi antarwarga, dan kelayakan huni.

6. Menyebar Porsi Pembangunan dari Barat ke Timur

Pemindahan ini merupakan strategi untuk menggeser porsi pembangunan dari wilayah barat Indonesia (terutama Jawa dan Sumatra) ke wilayah timur, sehingga pemerataan pembangunan dapat terjadi.

7. Mendorong Profesionalisme ASN

Dengan pemindahan IKN, diharapkan terjadi pemerataan profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negara) secara nasional, mendukung reformasi birokrasi, dan memaksimalkan SDM (Sumber Daya Manusia).

Dampak IKN

A. Dampak Positif

Dirangkum dari publikasi berjudul Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN memberikan beberapa dampak positif berikut ini.

1. Peningkatan PDRB Nasional

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) diprediksi akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional sebesar 0,1%. Hal ini terjadi karena pemanfaatan sumber daya potensial seperti pembukaan lahan untuk infrastruktur produktif dan penciptaan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja terampil.

2. Kenaikan Upah Tenaga Kerja

Di wilayah sekitar IKN baru, diharapkan akan terjadi peningkatan upah tenaga kerja, dengan kenaikan "price of labour" sebesar 1,37%, yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

3. Peningkatan Arus Perdagangan

Bappenas memperkirakan peningkatan arus perdagangan nasional sebesar 50% akibat pertumbuhan kawasan industri di IKN yang terhubung dengan wilayah lain di Indonesia. Ini akan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi

Pemindahan IKN diprediksi akan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di lokasi IKN baru.

B. Dampak Negatif

Meski memberikan berbagai dampak positif, pembangunan IKN juga membawa dampak buruk bagi negara ini. Mari simak beberapa poin di bawah ini!

1. Kenaikan Inflasi

Pemindahan IKN berpotensi meningkatkan inflasi nasional sebesar 0,2%. Peningkatan inflasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan masyarakat dan harga barang kebutuhan pokok di sekitar IKN baru.

2. Risiko Pembiayaan

Terdapat risiko terkait pembiayaan pembangunan IKN, dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar, berkisar antara Rp323 Triliun hingga Rp466 Triliun, tergantung pada skenario yang dipilih. Kebutuhan ini meliputi pembangunan fungsi utama, pendukung, penunjang, dan pengadaan lahan.

3. Kenaikan Harga Lahan

Kenaikan harga lahan, terutama akibat spekulasi dan penguasaan lahan oleh pihak-pihak tertentu, bisa menyebabkan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan Bappenas. Pemerintah harus merencanakan tata ruang dan pengadaan lahan dengan tepat untuk meminimalisir risiko ini.

4. Risiko Proyek Infrastruktur

Proyek pembangunan infrastruktur di IKN baru memiliki risiko jangka panjang, terutama jika kinerja proyek tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Hal ini bisa membebani anggaran negara jika tidak dikelola dengan baik.

Fungsi IKN

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022, IKN berfungsi sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat. Selain itu, IKN juga menjadi lokasi kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi atau lembaga internasional.

IKN memiliki status sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan ketetapan dan aturan yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Demikian penjelasan lengkap mengenai apa itu IKN, serta sejarah, tujuan, dampak, hingga fungsinya. Semoga bermanfaat!