.webp)
Pembangunan wajah Stasiun Klaten sudah dimulai. Ada sebanyak 8 pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak, sehingga akan ada relokasi tempat bagi PKL.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten Jajang Prihono usai melaksanakan rapat koordinasi di Pendapa Setda Kabupaten Klaten. Ia memaparkan, ada pembangunan Stasiun Klaten sudah dimulai bulan ini.
"Dilaporkan untuk bulan Juni sudah mulai, ada kegiatan fisik untuk kegiatan penataan wajah Stasiun Klaten, keterlibatan kita nanti terkait dengan penataan, termasuk untuk PKL," kata Jajang kepada awak media di Pendapa Setda Klaten, Senin (3/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jajang menambahkan, para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Klaten telah berkoordinasi dengan pihak KAI, terkait penanganan terhadap para PKL yang terdampak. Pemkab Klaten tak akan serta merta menggusur para PKL, mereka akan mencarikan solusi berupa tempat kuliner lain agar para PKL bisa tetap berjualan di sekitar Stasiun Klaten.
"Kemarin sudah kita koordinasikan dengan PT KAI, prinsipnya Pemerintah Kabupaten Klaten akan memfasilitasi untuk 8 PKL yang nanti terdampak penataan. Ini sudah kita siapkan di area kuliner RSUD Bagaswaras," terangnya.
"Hanya memang ada satu masa transisi karena kesiapan taman kuliner nanti bisa dimungkinkan akan siap di bulan November, sementara ini sudah mulai ditata," sambungnya.
Pemkab Klaten juga telah berkoordinasi dengan Terminal Bung Karno untuk menyediakan tempat bagi para PKL. "Insyaallah terminal siap untuk menampung sementara 8 PKL yang terdampak," jelasnya.
Ia berharap, adanya pengembangan Stasiun Klaten ini nantinya bisa mempertahankan sekaligus menonjolkan nilai heritage yang dimiliki Stasiun Klaten. Dengan begitu bisa menarik lebih banyak wisatawan serta meningkatkan perekonomian di Kabupaten Klaten.
"Tentu dengan penataan ini harapannya kita: satu nilai historikalnya, heritage-nya terjaga; kedua juga semakin tertata, rapi. Apalagi sekarang intensitas kereta yang ada di Klaten kan cukup tinggi. Jadi biar semakin memberikan satu nilai ekonomis, pelayanannya juga bisa semakin baik," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Klaten Joko Hendrawan mengatakan, relokasi para PKL ini menjadi bentuk kepedulian Pemkab Klaten.
"Ini kan hanya bentuk kepedulian Pemkab saja, mereka kan mestinya bisa berjualan di mana-mana, bukan tempat terlarang," tuturnya.
Ia menambahkan, sosialisasi dan teguran juga telah diberikan kepada para PKL yabg nantinya terdampak, sehingga diharapkan mereka dapat mulai menyiapkan diri.
(prf/ega)
