.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten memberikan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Sebanyak Rp 2,94 miliar digelontorkan untuk 245 bantuan RTLH.
Bupati Klaten Sri Mulyani, dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten Jajang Prihono mengatakan, seiring tingginya harapan masyarakat terhadap kebijakan, perlu ada kebijakan nyata yang dihadirkan pemerintah. Oleh karenanya, kata Sri Mulyani, pemerintah harus hadir di tengah-tengah permasalahan rakyat dan membawa solusi, khususnya bagi kebutuhan perumahan yang layak.
"Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Klaten mentargetkan pemugaran RTLH di seluruh wilayah Kabupaten Klaten," kata Sri Mulyani disampaikan Jajang di Pendapa Setda Klaten, Kamis (30/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, program pemugaran RTLH yang diberikan ini hanya bersifat stimulan, sehingga ia berharap masyarakat bisa mengedepankan kemampuan swadaya masyarakat. Mereka diharapkan dapat bergotong royong dalam melakukan perbaikan rumah.
Sri Mulyani juga menyampaikan, bantuan ini menjadi bentuk kepedulian Pemkab Klaten dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakatnya serta menjadi bukti bahwa pemerintah tak hanya tinggal diam.
"Walaupun kami yakin program RTLH belum bisa menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan, tapi upaya yang telah kita capai saat ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam untuk mensejahterakan masyarakat," terangnya.
"Saya berharap para penerima bantuan RTLH sejumlah 245 warga yang tersebar di 89 desa di Kabupaten Klaten betul-betul menerima nikmat dengan penuh rasa syukur," sambungnya.
Diketahui, dalam pendataan jumlah RLTH pada 2022, terdapat 18.011 unit RTLH yang harus dibangun Pemkab Klaten. Sementara tahun ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperwaskim) Klaten mencatat RTLH sudah menurun hingga 10.000-an unit.
"Di akhir tahun 2023 itu masih ada 10.000 (RTLH), kami harapannya setiap tahun paling nggak 1.000. Alhamdulillah yang kemarin ada 765 unit," ungkap Kepala Disperwaskim, Anwar Shodiq.
Sementara hari itu, Pemkab Klaten melalui Disperwaskim telah memberikan bantuan kepada 245 unit rumah yang berlokasi di 89 desa di 26 kecamatan. Sebagai upaya mendukung pengentasan kemiskinan, sebanyak Rp 2,49 miliar digelontorkan, dengan rincian Rp 12 juta untuk tiap unit.
"Itu per rumahnya atau per-KK yang layak untuk menerima itu Rp 12 juta, tetapi untuk tahun depan insya allah tadi Bupati mengatakan Rp 15 juta dan volumenya pun juga mau dinaikkan," paparnya.
Ia menerangkan, bantuan diberikan berupa penggunaan dana senilai Rp 10 juta untuk belanja material bahan bangunan, Rp 150 juta untuk biaya overhead pabrik (BOP), dan Rp 1,85 juta untuk upah tukang.
"Keiteria RTLH ada tiga, lantai, dinding, atap. Lantainya mungkin masih tanah, harapannya bisa kemarik. Dindingnya mungkin bambu atau triplek harapannya biaa dinding permanen, atapnya mungkin masih bambu harapannya pakai kayu jadi tidak mudah rapuh," terangnya.
(akn/ega)
