.webp)
Ratusan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar aksi penolakan adanya tambahan golongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun 2024. Mereka menggelar aksi di depan rektorat UNS sekira pukul 14.18 WIB.
Dari pantauan detikJateng, mahasiswa mengenakan almamater berwarna biru telur serta membawa spanduk penolakan UKT. Mereka membentangkan tulisan 'Komersialisasi pendidikan', 'UKT elit, Gedung sulit', 'UNS Dajang Pendidikan'.
Usai menggelar aksi, para mahasiswa diajak untuk beraudiensi dengan pada perwakilan rektorat di auditorium UNS. Audiensi dihadiri Plt Wakil rektor akademik dan kemahasiswaan, Ahmad Yunus, Wakil Rektor (WR) II Muhtar, serta Direktur reputasi akademik dan kemahasiswaan Sutanto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada 8 tuntutan yang dilayangkan oleh mahasiswa kepada rektorat. Salah satunya untuk menghapus golongan 9 UKT.
Di poin pertama, mahasiswa menuntut dan mendesak Rektorat untuk melakukan peninjauan ulang terhadap Surat Keputusan (SK) terkait tarif UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan IPI (Iuran Pengembangan Institusi) di UNS.
"Menuntut dan mendesak Rektorat agar menghapus UKT Golongan 9 dan menurunkan tarif UKT agar lebih terjangkau bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi," kata Presiden BEM UNS Agung Lucky Pradipta di Auditorium UNS, Senin (13/5/2024).
 Mahasiswa menggelar aksi di depan rektorat dan diterima oleh wakil rektor, Senin (13/5/2024). Foto: Tara Wahyu/detikJateng |
Agung juga menyebut bahwa tuntutan mereka untuk menambahkan kebijakan IPI dengan nominal Rp 0 serta merevisi kebijakan IPi untuk mendapat akses terhadap semua masyarakat dalam menempuh pendidikan.
"Usai audiensi tentu kami merasa jawabannya belum puas karena beberapa poin belum dijawab dengan konkret dan nantinya kami melakukan eskalasi kedepan untuk bisa mengawal tuntutan," ucapnya.
Poin tersebut, kata Agung yakni soal penghapusan golongan 9 UKT yang belum ada kesepakatan. Selain itu juga mengenai kenaikan IPI yang dinilai sangat tinggi.
"Yang pertama tentunya mengenai peninjauan ulang SK dan IPI karena apa belum disepakati golongan 9 akan dihapuskan atau tidak dan juga mengenai kenaikan IPI bahkan 8 kali lipat yang di mana FK dari Rp 25 juta sampai Rp 200 juta dan prodi lain naiknya juga sangat drastis," ucapnya.
Terpisah, Wakil Rektor II Muhtar mengatakan untuk golongan 9 tidak akan dihapus. Menurutnya UNS tidak pernah ada kenaikan UKT sejak 2016.
"Kita dari 2016 tidak ada kenaikan hanya penambahan kelompok di 2024. Padahal Kebutuhan minimumnya itu naik dari 2015-2024 itu naik luar biasa dari Rp 7 juta ke Rp 14 juga tapi kita tidak naikan ukt hanya menambah kelompok. (Soal penghapusan) Tidak dihapus, hanya untuk mengakomodir yang mampu saja," jelasnya.
Muhtar menyebut bahwa untuk mahasiswa yang mendaftar jalur SNBP itu hanya 24 mahasiswa. Dan kata dia, 24 mahasiswa itu berpenghasilan Rp 100 juta hingga Rp 300 juta.
"Tapi ada juga yang berpenghasilan Rp 9 juta. 9 juta itu karena tidak mengisi data dan langsung mengisi kelompok 9. Tapi untuk SNBP ada anulir karena pengumuman SNBP lebih dulu dibanding SK rektornya. Jadi mahasiswa lulus SNBP tidak dikenakan UKT kelompok 9 hanya untuk mahasiswa 2024," bebernya.
Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada kenaikan UKT seperti di Unsoed.
"Kita tidak menaikkan seperti Unsoed, kita tidak menaikkan apa-apa," pungkasnya.
(cln/ahr)
