.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten telah menggelontorkan puluhan miliar rupiah guna membantu para keluarga penerima manfaat (KPM). Hal ini dilakukan guna mengoptimalkan PKH dengan harapan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Klaten.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB), Puspo Enggar Hastuti. Ia mengatakan pada tahap pertama, Pemkab Klaten telah menyalurkan bantuan PKH kepada 57.708 KPM.
Hingga April ini, tercatat sudah ada 92 KPM yang Graduasi Mandiri Sejahtera. Beberapa di antaranya mengundurkan diri sebagai KPM karena kondisi ekonominya dirasa meningkat hingga sudah dikategorikan mampu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sampai dengan bulan April 2024 KPM yang tergraduasi Mandiri Sejahtera sebanyak 92 KPM. Ada 130 KUBE (kelompok usaha bersama) dan bantuan yang sudah tersalur tahap 1 ada sebanyak 57.708 KPM PKH. Bantuannya total itu ada Rp 27.672.178.541," kata Puspo kepada awak media di Pendapa Pemkab Klaten, Sabtu (27/4/2024).
Puspo menjelaskan pihaknya telah mengadakan berbagai upaya guna menurunkan jumlah KPM PKH. Salah satunya dengan berkoordinasi kepada koordinator kabupaten (korkab) agar para KPM yang dirasa sudah dikategorikan mampu agar bisa disertakan dalam program graduasi.
"Dari teman-teman korkab maupun juga arahan dari korwil maupun kami dari dinas selalu menyampaikan kepada pendamping PKH bahwa sekiranya KPM itu memang sudah dirasa mampu, sudah bisa mandiri itu bisa dengan rela masuk dalam program graduasi," terangnya.
"Memang ini tidak mudah karena sebenarnya kalau KPM itu sebenarnya dia nggak masalah graduasi tapi yang dikhawatirkan itu mereka kehilangan KIS (Kartu Indonesia Sehat)," jelasnya.
Meski begitu, kata Puspo, ia tetap akan mengusahakan agar para KPM PKH yang telah lulus atau graduasi itu nantinya juga bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Sebab, hal itu yang menjadi salah satu tantangan dalam menurunkan jumlah KPM PKH.
"Kami berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, korkab, korwil, mencoba meyakinkan masyarakat bahwa digraduasi pun kalau mereka masih layak menerima BPJS kesehatan, mereka tetap kita ikutsertakan. Tapi kalau memang sudah tidak layak, dalam arti dia mampu, kita harus coret," jelasnya.
Tak hanya itu, guna memastikan bantuan tersebut dapat tepat sasaran, Pemkab Klaten pun berencana akan mengadakan pemasangan stiker bagi masyarakat yang kurang mampu, dengan begitu bisa melacak siapa saja masyarakat yang layak mendapatkan bantuan.
"Ini (stikerisasi) akan kita segera koordinasikan. Semoga ini nanti akan bisa menjadi suatu kegiatan yang mendongkrak turunnya kemiskinan yang ada di Kabupaten Klaten," ungkap Puspo.
Persiapan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait langkah-langkah strategis pun akan dilakukan sebelum program stikerisasi dijalankan, sebagai antisipasi gejolak yang mungkin muncul di tengah masyarakat.
"Kami akan merespons dengan cepat nanti terkait dengan stikerisasi, kalau ini memang membawa dampak baik untuk Kabupaten Klaten, akan kita berusaha cari langkah-langkah strategi supaya bisa menurunkan kemiskinan di Kabupaten Klaten," tegasnya.
Adapun, siang itu ada sebanyak 5 KPM PKH yang digraduasi. Mereka dinyatakan lulus karena telah mendapat pekerjaan, membuka warung makan, hingga memiliki usaha usai mendapat uang ganti rugi tol.
Bupati Klaten Sri Mulyani, yang hadir memberikan sertifikat serta bingkisan bagi 5 KPM PKH Graduasi Mandiri Sejahtera, mengatakan PKH sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu keluarga miskin di Kabupaten Klaten.
Ia pun mengapresiasi para KPM PKM yang telah mengundurkan diri karena telah berusaha meningkatkan roda ekonomi keluarganya. Sri Mulyani berharap mereka bisa menjadi contoh bagi KPM lain agar bisa turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
"Mereka menjadi contoh bagi masyarakat lain, dimana mereka berani untuk keluar dari zona tidak mampu. Mereka berusaha, mereka saat ini sudah tidak tergolog orang yang tidak mampu," tuturnya.
Sri Mulyani juga mendorong para perempuan khususnya para ibu agar ikut ambil peran dalam rumah tangga, agar bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan begitu, angka kemiskinan di Kabupaten Klaten pun bisa menurun.
(ncm/ncm)
