.webp)
Kegiatan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Klaten diwarnai aksi demo. Massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Sipil Klaten menuntut digelar Pemilu ulang tanpa campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami menolak hasil Pilpres 2024, dan mohon kepada ketua KPU Kabupaten Klaten untuk menyalurkan aspirasi kami ke KPU pusat. Bahwasanya kami menuntut diadakannya Pemilu ulang tanpa campur tangan Pak Jokowi," ungkap peserta aksi, Budianto Lothok kepada wartawan di lokasi, Rabu (28/2/2024) siang.
Budi menyatakan Jokowi sampai saat ini masih kepala pemerintahan dan kepala negara. Menurutnya, jika tak ada campur tangan Jokowi, hak rakyat bisa terjamin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Biar hak rakyat terjamin menyampaikan aspirasi dalam Pilpres," kata Budi.
Menurut Budi, dengan hasil Pemilu Pilpres 2024 aliansi masyarakat Klaten merasa dicurangi. Sehingga aliansi menyatakan sikap.
"Sehingga kami menyatakan sikap. Kami menolak hasil Pilpres 2024, dan mohon kepada ketua KPU Kabupaten Klaten untuk menyalurkan aspirasi kami ke KPU pusat," lanjut Budi.
Budi menyatakan kecurangan itu misalnya suara yang digelembungkan. Aliansi memiliki bukti-bukti dan data.
"Kamu juga punya data nanti kita kirim ke Bawaslu. Kami akan ke Bawaslu menyerahkan bukti-bukti," ungkap Budi.
Sugeng peserta lain mengatakan aliansi secepatnya dalam satu atau dua hari ini akan ke Bawaslu. Salah satunya bukti C1.
"Bukti C1 di TPS 037 karena di data hanya sampai 036" kata Sugeng.
Pantauan detikJateng, massa aksi jumlahnya sekitar 20 orang datang sejak pukul 09.00 WIB. Perwakilan massa awalnya sempat negosiasi alot dengan kepolisian karena surat pemberitahuan aksi yang dinilai tidak sesuai aturan.
Meski sempat debat, aksi tetap digelar, tetapi tidak di depan gedung KPU melainkan di seberang jalan. Massa membentangkan beberapa spanduk dan berorasi tetapi tidak ada komisioner KPU yang menemui.
Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Klaten, Muhammad Ansori saat diminta konfirmasi via WA belum memberikan penjelasan dan sekitar pukul 10.45 WIB aksi akhirnya bubar.
Setelah aksi demo tersebut, KPU Klaten menegaskan bahwa tidak akan ada pemungutan suara ulang (PSU).
"Secara administratif prosedural kami tidak ada rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU," ungkap Ketua KPU Kabupaten Klaten, Primus Supriono kepada wartawan di sela rekapitulasi suara, Rabu (28/2/2024) siang.
Dijelaskan Primus, secara prosedural KPU telah melaksanakan Pemilu dengan baik. Pemilu juga berjalan dengan aman dan lancar.
"Kami sudah melaksanakan Pemilu dengan baik. Dari 4.198 TPS tidak ada rekomendasi Bawaslu untuk melakukan Pemilu ulang atau pemungutan suara ulang," jelas Primus.
Sementara itu, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Klaten, Muhamad Ansori menanggapi TPS di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes yang disinggung pendemo. Dia menyatakan TPS Desa Jimbung sampai TPS 037.
"Sudah betul ada 37 TPS," ungkap Ansori kepada detikJateng.
(cln/apu)
