Apa Itu Oposisi dalam Pemerintahan? Ini Pengertian, Jenis dan Fungsinya

Di dalam konteks politik sebuah negara, ada dua istilah yang bertolak belakang, yaitu koalisi dan oposisi. Apa itu oposisi dan apakah penting untuk pemerintahan itu sendiri?

Jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), koalisi artinya kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen. Sedangkan oposisi adalah partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa.

Ingin tahu lebih dalam tentang oposisi dalam pemerintahan? Mari simak penjelasan lengkap berikut ini!

Apa Itu Oposisi?

Dikutip dari buku 'Hukum Koalisi dan Oposisi Menurut Islam' oleh Hafidz Muftisany, oposisi adalah sebuah partai atau gabungan partai politik yang berada di luar koalisi pemerintah dalam suatu periode waktu tertentu.

Posisi oposisi ini diambil dengan tujuan untuk menentang kebijaksanaan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan visi misi yang dimiliki oleh partai atau gabungan partai tersebut. Oposisi berfungsi sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan ideologi dan visi misi yang mereka anut.

Posisi oposisi ditentukan oleh perbedaan ideologi dan visi misi antara partai oposisi dengan pemerintah, sehingga jika terdapat ketidaksesuaian, partai tersebut cenderung menjadi oposisi atau penentang terhadap pemerintahan yang berlangsung.

Berbagai Jenis Oposisi

Dikutip dari skripsi berjudul Oposisi Dan Partai Politik Analisis Terhadap Konsistensi Partai Keadilan Sejahtera Di Luar Pemerintahan Joko Widodo Pada Periode 2014-2019 Dan Periode 2019-2024 (2020), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta oleh Sarah Soraya, berikut adalah empat jenis gerakan oposisi menurut Marcus Mietzner.

1. Oposisi Seremonial

Jenis oposisi ini lebih dikenal sebagai "oposisi tipu-tipu" yang dibentuk oleh pemerintah itu sendiri. Tujuannya adalah menciptakan kesan formalitas dan seimbangnya kekuasaan, meskipun sebenarnya dirancang untuk memberikan ilusi kepada masyarakat. Resikonya tinggi karena masyarakat yang kritis dapat membentuk gerakan oposisi non-formal jika merasa dibodohi.

2. Oposisi Destruktif Oportunis

Kelompok oposisi ini bersifat destruktif dan berusaha merusak citra pemerintahan melalui segala cara. Mereka selalu mencari kesalahan dan mencari celah untuk mengkritik kebijakan pemerintah, bahkan jika kebijakan tersebut sebenarnya baik. Tujuannya adalah menjatuhkan pemerintah dan mengambil alih kekuasaan.

3. Oposisi Fundamental Ideologis

Serupa dengan oposisi destruktif oportunis, namun dengan tambahan unsur ideologis. Kelompok ini ingin menggulingkan rezim untuk kemudian menjalankan kudeta dan menggantikannya dengan penguasa yang memiliki ideologi berbeda. Mereka tidak hanya menginginkan pergantian penguasa, tetapi juga perubahan ideologis dalam negara.

4. Oposisi Konstruktif Demokratis

Merupakan konsep oposisi yang dianggap paling baik. Oposisi ini loyal kepada pemerintah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat umum. Meskipun kritis terhadap kebijakan pemerintah, mereka mampu melihat sisi positif dari pencapaian pemerintah. Oposisi ini tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan saran konstruktif, menggunakan argumentasi rasional, dan tidak menciptakan kekerasan atau tuduhan subversif.

Fungsi Oposisi dalam Pemerintahan

Merangkum dari buku 'Jalan Berliku Politik Presidensial' oleh Moch Nurhasim (2020), ada beberapa fungsi penting oposisi dalam pemerintahan, antara lain:

1. Mengontrol Kebijakan Pemerintah

Oposisi berperan sebagai pengawas terhadap kebijakan pemerintah, memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan tujuan demokrasi dan kepentingan masyarakat. Mereka menjadi semacam pemerintah bayangan yang memberikan alternatif dan kritik terhadap keputusan yang diambil.

2. Mencegah Monopoli Kekuasaan

Oposisi memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya monopoli kekuasaan di tangan pemerintah. Dengan adanya oposisi, kecenderungan politik yang menyerap semua kekuatan politik dalam pemerintahan dapat dicegah, menjaga agar demokrasi tetap berfungsi dengan seimbang.

3. Membangun Sistem Kontrol Masyarakat

Adanya oposisi membantu membangun sistem kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dengan memberikan suara dan representasi kepada pandangan alternatif, oposisi memastikan bahwa masyarakat memiliki peran dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan.

4. Mencegah Demokrasi Mayoritas Tirani

Oposisi berfungsi sebagai penyeimbang terhadap demokrasi mayoritas yang berpotensi menjadi tirani. Mereka menghindarkan terjadinya dominasi total oleh satu kelompok politik, memastikan bahwa pendapat dan kritik dari berbagai pihak tetap diakui dan diperhatikan.

5. Mendorong Partisipasi Masyarakat

Dengan memberikan alternatif dan kritik, oposisi dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Masyarakat merasa memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi kebijakan dan arah pemerintahan.

6. Membentuk Pemerintahan Demokratis yang Terbuka

Terakhir, oposisi berkontribusi dalam membentuk pemerintahan demokratis yang terbuka terhadap kritik. Mereka membantu mencegah terjadinya pemerintahan yang anti-kritik, memastikan bahwa kritik dan saran konstruktif memiliki tempat yang setara dengan dukungan terhadap pemerintahan.

Demikian penjelasan lengkap mengenai pengertian oposisi hingga peran pentingnya di dalam pemerintahan. Semoga bermanfaat!

Video: Pengamat Sebut PDIP Hampir 100% Oposisi Setelah Hasto Ditahan KPK

Video: Pengamat Sebut PDIP Hampir 100% Oposisi Setelah Hasto Ditahan KPK