.webp)
Rektor Universitas Katolik (Unika) Ferdinandus Hindarto bercerita bahwa dirinya dihubungi orang yang mengaku sebagai polisi untuk membuat video mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan berbagai alasan Ferdinan akhirnya menolak permintaan itu.
"Chat pertama itu kan hari Jumat (2/2) saya berangkat ke Surabaya karena pertemuan kami dengan Perguruan Tinggi Katolik itu di Surabaya beliau mengatakan dari Polrestabes," kata Ferdinan saat ditemui awak media di Unika Soegijapranata, Semarang, Selasa (6/2/2024).
Oknum tersebut meminta Ferdinan agar membuat video pernyataan. Hal itu lantas ditolak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lalu saya jawab 'mohon maaf Bapak kami memilih untuk tidak membuat itu' lalu Sabtunya setelah kami membuat pernyataan di Surabaya itu beliau WA lagi kan dengan memberi contoh video-video dari perguruan tinggi lain ada Unsoed, ada Undip, ada UIN, dan sebagainya, dan beberapa PTS di Semarang. Ya jawaban saya sama," jelasnya.
Hingga pukul 11.00 WIB, Ferdinan mengaku masih dihubungi oleh orang tersebut. Orang itu memohon agar dirinya mau membuat pernyataan baik video atau tertulis.
"Lalu tawaran terakhir adalah tidak video tapi pernyataan lalu diberi contoh juga dari salah satu rektor di Semarang. Ya saya katakan tidak karena kami memilih sikap itu," tambahnya.
Video yang dimaksud ialah pernyataan terkait prestasi Presiden Jokowi. Ferdinan menilai video yang diminta sama dengan video pernyataan rektor berbagai universitas yang beredar akhir-akhir ini.
"Kalau kontennya sih sudah disampaikan dan itu hampir sama mungkin teman-teman pernah lihat. Jadi nomor satu kan mengapresiasi prestasi Pak Jokowi selama sembilan tahun terakhir, yang kedua bahwa Pemilu 2024 itu kan intinya mencari penerus Pak Jokowi intinya itu hal yang sama seperti juga muncul di video-video tentang rektor itu," jelas dia.
Dikutip dari detikNews, Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, mengungkapkan dirinya menerima laporan sejumlah rektor diminta membuat pernyataan yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) negarawan. Para rektor juga diminta menyebut Jokowi berhasil mengatasi krisis hingga Pemilu 2024 berjalan baik.
"Yang harus melakukan langkah-langkah itu adalah pemerintah. Itu adalah laporan kepada saya dari beberapa rektor disuruh membuat pernyataan yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Kedua, Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis, yang ketiga pemilu berjalan baik dan sebagainya," kata Mahfud di Jogja, Senin (5/2/2024) malam.
Mahfud menuturkan pernyataan itu diatur dengan keterangan yang sama. Mahfud mengatakan ada juga sejumlah rektor yang menolak membuat petisi.
"Itu ada beberapa rektor yang disuruh. Ada yang kemudian membuat pernyataan, tapi template-nya sama. Lalu ada yang tidak mau, seperti itu, seperti Rektor Universitas Soegiyopranoto (Unika) memberi tahu kepada kami, 'kami disuruh membuat seperti ini. Ini teman kami sudah membuat pernyataan seperti ini', ada pernyataan rektor yang sama kayak template, ada yang samar-samar dan sebagainya," ujarnya.
Mahfud menilai paksaan membuat pernyataan berupa petisi itu kurang sehat bagi demokrasi. Dia mengatakan hal itu bisa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
