.webp)
Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan bahwa banyak yang protes terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Presiden boleh ikut kampanye atau memihak.
"Jadi Presiden itu kemarin menyampaikan boleh kampanye tapi semuanya protes, nggak ada yang nggak proses," ujar Cak Imin dalam pertemuan yang dilakukan di Sunset 100 Hotel, Badung, Bali, Jumat (26/1/2024), seperti dilansir detikNews.
Setelah itu, Cak Imin juga menyinggung pihak Istana Kepresidenan yang menyebut pernyataan Presiden Jokowi banyak disalahartikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Cak Imin, seorang presiden seharusnya mengayomi seluruh masyarakat. Apalagi, presiden merupakan lembaga tertinggi.
"Kemudian istana menyampaikan pernyataan Presiden disalahpahami. Presiden itu lembaga tertinggi betul apa betul? bukan hanya politiknya tinggi, kekuasaannya tinggi, jabatannya tinggi," ucapnya.
"Tetapi Presiden harus mengayomi dan berpihak kepada seluruh rakyat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya," lanjut Cak Imin.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan kekhawatirannya jika presiden benar-benar memihak. Ia takut akan ada bentrok di antara masing-masing capres-cawapres.
"Bayangkan, kalau ada, nauzubillah, kalau ada pendukung A, pendukung B bentrok, presiden memihak? piye? repot nggak?," ucap Cak Imin.
Selain itu, Cak Imin juga sempat meminta Presiden Jokowi untuk belajar pada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, saat itu SBY memilih mengajukan cuti untuk berkampanye memenangkan Partai Demokrat.
"Kalau berpihak harus cuti segera. Kami hormati pada Pak SBY, dan Pak Jokowi tolong belajar dari Pak SBY," jelas Cak Imin.
Pernyataan Jokowi
Sebelumnya, Presiden Jokowi melontarkan pernyataan kalau presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Jokowi mengatakan kampanye boleh dilakukan oleh presiden hingga menteri asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1). Jokowi awalnya menjawab pertanyaan wartawan terkait menteri yang menjadi bagian dari timses paslon capres-cawapres.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa begini nggak boleh, berpolitik boleh, menteri juga boleh," tambah Presiden Jokowi.
(cln/apl)
